Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Di panggung politik hari ini, kita seperti sedang dipaksa menonton sebuah pertunjukan teater absurd yang berjalan tanpa naskah empati. Di satu sisi, layar kaca dan lini masa dipenuhi oleh riuh rendah agenda formal, selebrasi kekuasaan, dan rasa percaya diri yang berlebihan dari para elit. Namun di sisi lain, jika kita mau sedikit saja melonggarkan kerah baju dan turun ke warung-warung kopi atau pasar tradisional, aura yang terasa justru sebaliknya: sunyi, berat, dan penuh tekanan.
Ekonomi makro sedang mengirimkan sinyal merah yang tak bisa disembunyikan. Rupiah babak belur dihajar dollar, IHSG rontok, dan daya beli masyarakat amblas ke titik yang mencemaskan. Ironisnya, di tengah situasi di mana kelas menengah kian terhimpit oleh beban pajak daerah dan biaya hidup yang mencekik, narasi publik yang dilempar oleh pemegang kebijakan justru terkesan abai. Ada sikap pongah yang mengesankan bahwa rakyat awam akan selalu mengerti, selalu menerima, dan tidak akan pernah bisa marah.
Dalam tatanan kebudayaan Jawa, sikap abai yang demonstratif ini bukan sekedar blunder komunikasi politik. Ini adalah tindakan ‘golek perkara’—sengaja cari perkara. Ia adalah pelanggaran berat terhadap ‘subasita’ (tata krama) kekuasaan dan penentangan terbuka terhadap hal yang tabu.
Mengapa para elit begitu yakin bahwa rakyat tidak akan marah? Ada dua kemungkinan: mereka benar-benar buta karena terlalu lama mendekam di dalam menara gading yang kedap suara, atau mereka terbuai oleh ilusi statistik dan orkestrasi digital.
Mereka mengira, selama algoritma media sosial bisa dijinakkan dan diguyur narasi tandingan, maka realitas sosial di lapangan baik-baik saja. Mereka berasumsi bahwa selama jaring pengaman sosial—atau tirani bansos—tetap dialirkan, maka gejolak perut masyarakat bawah bisa diredam. Ini adalah kalkulasi yang sangat dangkal. Mereka lupa bahwa masyarakat Indonesia, khususnya yang dipengaruhi kultur paternalistik, memiliki mekanisme pertahanan batin yang berlapis.
Ketika ditekan, rakyat tidak selalu langsung berteriak di jalanan. Mereka memilih ‘mendhem jero’—memendam rasa. Mereka diam bukan karena rida, melainkan sedang menakar kepantasan pemimpinnya. Namun, menganggap diamnya rakyat sebagai bentuk persetujuan murni adalah sebuah kenaifan kosmis. Menantang kesabaran orang-orang yang sedang prihatin, dalam kosmologi spiritual, sama saja dengan menantang “Gusti Kang Akarya Jagad” melalui perantara jeritan batin hamba-Nya. “Suwaraning jagad iku suwaraning Gusti”.
Ketika penguasa kehilangan rasa “tepa selira” (tenggang rasa) dan beralih rupa menjadi sosok yang “adigang, adigung, adiguna”—mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepintaran semu—maka pada titik itulah “wahyu” atau “pulung” kepemimpinan sebenarnya sedang bergeser menjauh.
Manifestasi paling kasat mata dari ketukan nadir empati ini adalah bagaimana aktivitas seremonial dan agenda internasional disikapi. Di tengah cibiran dan gugatan publik, frekuensi perjalanan ke luar negeri yang dilakukan oleh lingkar tertinggi kekuasaan justru tampak kian marak. Bukan sekedar intensitasnya yang dipersoalkan, melainkan kemegahan, kemewahan, serta rombongan besar (gong lewang-lewong) yang menyertainya.
Dalam kacamata manajemen modern, perlawatan itu mungkin selalu dibungkus dengan stempel “diplomasi strategis” atau “penjajakan investasi”. Namun, dalam estetika moral budaya Jawa, tontonan seperti ini menabrak asas “Sumbang Nyawang”—sebuah pemandangan yang amat janggal, tidak serasi, dan melukai mata serta hati yang memandang. Bagaimana mungkin seorang bapak tega menggelar perjamuan besar dan pamer kepergian yang megah, sementara anak-anaknya di rumah sedang bingung apakah esok hari dapur mereka masih bisa mengepul?
Rombongan besar yang berarak-arakan ke negeri seberang itu laksana sebuah ironi yang berjalan. Di saat rakyat dipaksa melakukan penghematan ekstrem, diperas lewat pungutan, dan kelas menengah rontok menjadi kelompok miskin baru, elit justru mempertontonkan perilaku yang dalam istilah Jawa disebut mubazir tanpa petung (hambur-hambur tanpa perhitungan).
Cibiran masyarakat di media sosial hingga warung-warung pojok bukan sekedar letusan rasa iri. Itu adalah indikator sahih bahwa garis batas ‘subasita’ telah dilangkahi. Ketika kemewahan plesiran birokrasi dipamerkan di musim “paceklik”, hal itu tidak lagi dipandang sebagai simbol kebesaran negara, melainkan sebagai bentuk ejekan visual yang mengonfirmasi bahwa jeritan di dalam negeri memang sama sekali tidak didengar.
Sejarah Nusantara telah berulang kali memberikan pelajaran berharga yang sayangnya selalu gagal ditangkap oleh generasi penguasa berikutnya. Masyarakat kita memiliki batas elastisitas batin. Ada konsep filosofis yang sangat sakral: “Sadumuk bathuk, sanyari bumi.” Walau secara harfiah ini berbicara tentang kehormatan dan jengkal tanah, secara esensial ini adalah batas paling akhir dari harga diri kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar.
Jika batas itu terus-menerus digerus oleh kebijakan yang tidak berpihak, ditambah lagi dengan sikap elit yang seakan “meledek” penderitaan sosial, maka malapetaka politik tinggal menunggu waktu. Dalam khazanah pewayangan dan sastra klasik, ketidakpedulian penguasa terhadap kawula selalu menjadi pemantik utama datangnya “Goro-Goro”—sebuah kekacauan kosmis di mana tatanan lama akan runtuh secara paksa.
Malapetaka ini tidak selalu mewujud dalam bentuk revolusi fisik yang meletus dalam semalam. Sering kali, ia dimulai dari keroposnya legitimasi dari dalam. Kebijakan demi kebijakan yang diambil alih-alih menyelesaikan masalah, justru selalu berujung blunder (kuwalat). Segala skenario politik yang dirancang dengan rapi untuk melanggengkan kekuasaan justru berakhir antiklimaks, mempermalukan diri mereka sendiri di hadapan sejarah.
Judul esai ini adalah sebuah peringatan keras: Jangan cari perkara, karena rakyat bisa Tiwikrama.
Dalam mitologi, Tiwikrama adalah momen krusial ketika sosok kesatria atau dewa yang biasanya tenang, penyabar, dan penuh kelembutan (seperti Prabu Kresna), mendadak meraba batas akhir kesabarannya karena keadilan telah diinjak-injak tanpa rasa bersalah. Ketika Tiwikrama terjadi, wujud personal itu luruh, berubah menjadi raksasa sakti sebesar alam semesta yang siap meratakan apa saja yang menghalangi jalannya kebenaran.
Rakyat Indonesia adalah perwujudan nyata dari karakter Kresna dalam keseharian itu. Mereka adalah entitas yang lambat buat marah, pemaaf, bahkan sering kali menertawakan penderitaan mereka sendiri lewat humor-humor getir di warung kopi. Namun, jangan sekali-kali menganggap remeh potensi Tiwikrama sosial ini.
Ketika kesabaran batin itu pecah, ketika rasa nggrentes di dada rakyat jelata telah berubah menjadi kesadaran kolektif bahwa mereka sedang dikhianati oleh para pemimpinnya, maka energi kosmis perubahan akan bergerak dengan sendirinya. Ia tidak bisa dihentikan oleh barikade aparat, tidak bisa diredam oleh bansos, dan tidak bisa dikelabui oleh pendengung digital.
Oleh karena itu, bagi para elit yang hari ini masih duduk nyaman sembari memandang remeh gejolak di akar rumput: turunlah, dengarkan, dan tanggalkan keangkuhan itu sebelum terlambat. Jangan terus-menerus memancing di air keruh dan menantang tabu budaya. Sebab, jika rakyat sudah dipaksa untuk “Tiwikrama”, maka panggung sandiwara yang dibanggakan itu akan runtuh bersama seluruh ilusi kekuasaan yang ada di dalamnya.
