Surabayaonline.co, – SAMPANG – Audiensi antara Media Center Sampang (MCS) dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sampang berlangsung dinamis pada Senin, (25/05/2026). Meski agenda ini krusial, dari total 9 anggota Komisi I, hanya 3 orang yang hadir menemui perwakilan MCS.
Ketiganya adalah Ketua Komisi I Mohammad Salim (NasDem), serta dua anggota komisi, Jauhari (NasDem) dan H. Muji (PPP). Minimnya kehadiran wakil rakyat ini kembali memicu sorotan publik terkait komitmen dan kinerja kedewanan dalam merespons aduan masyarakat.
Audiensi tersebut digelar secara khusus untuk menyoroti berbagai persoalan dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Kabupaten Sampang.
Ketua MCS, Fathor Rahman yang akrab disapa Mamang, di dampingi segenap pengurus dan anggotanya dengan tegas mempertanyakan peran dan kinerja Komisi 1 DPRD Sampang, dalam pengawasan fungsi kontrol sebagai legislatif, khususnya dalam polemik KDMP.
Mamang juga membeberkan bobrok polemik KDMP yang terjadi di wilayah Sampang, bahkan selain membahas KDMP, juga menyinggung kinerja Komisi 1 DPRD Sampang yang kurang koordinasi dan peka terhadap masalah KDMP.
Untuk itu, Mamang berharap Komisi 1 DPRD Sampang bisa memfasilitasi audiensi lanjutkan bersama segala pihak, khususnya menghadirkan pihak TNI Kodim 0828 Sampang, Asisten 1 Pemkab Sampang untuk menjelaskan polemik KDMP yang ada. Sehingga KDMP sesuai dengan tujuannya, dan transparan dalam segala prosesnya.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohammad Salim, menyatakan bahwa secara umum program bentukan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut memiliki tujuan positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, ia tidak menampik bahwa implementasi di lapangan menuai banyak polemik.
“Perlu ada pengawasan yang lebih serius dari berbagai pihak,” ujar Salim.
Senada dengan Salim, anggota Komisi I Jauhari menegaskan adanya sejumlah indikator masalah dalam tata kelola KDMP yang memerlukan pengawalan, kontrol, dan evaluasi total. Jauhari membeberkan beberapa poin krusial yang menjadi sorotan, di antaranya:
Ketidaktransparanan Anggaran, Risiko Tata Kelola, dan Aspek Legalitas dan SDM.
Jauhari mengungkapkan adanya ketimpangan alokasi anggaran yang tidak sama di setiap lokasi. “Dari anggaran pembangunan KDMP yang saya tau sekitar 1 miliar 658 juta, tapi yang sampai ke pelaksana bervariasi antara 450 juta sampai 800 juta” ungkapnya.
Potensi terjadinya penyalahgunaan dana dan dilema pemotongan Dana Desa (DD), hingga Kendala izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai belum profesional.
Atas dasar temuan tersebut, Jauhari mendukung penuh langkah MCS untuk aktif melakukan fungsi kontrol sosial terhadap program KDMP.
“Kami dari Komisi I DPRD Sampang siap bersinergi dengan MCS untuk bekerja lebih baik dalam menjalankan fungsi legislatif,” tegas Jauhari.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Mohammad Salim menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Ketua DPRD Sampang. Hal ini guna memenuhi permintaan MCS untuk memfasilitasi audiensi yang lebih luas (hearing) dengan memanggil pihak-pihak terkait
“Kami akan merekomendasikan pemanggilan terhadap Kodim 0828 Sampang, Asisten 1 Pemkab Sampang, serta pihak terkait lainnya agar persoalan ini clear,” pungkas Salim.(Yat/F-R)
