SURABAYAONL:INE.CO, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Khofifah mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Rabu. Penerapan ini akan diberlakukan mulai awal April 2026.
Hal ini diungkapkan Khofifah saat menggelar apel sekaligus halal bihalal bersama aparatur sipil negara (ASN) dan BUMD. Kegiatan ini diadakan pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Rabu (25/3).
“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” tegas Gubernur Khofifah.
Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa penerapan WFH bukanlah bentuk pelonggaran kerja, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN. “Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa WFH dipilih dibandingkan Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif dalam menjaga produktivitas ASN. “WFH di rumah seluruh anggota keluarga bisa melakukan monitoring bahwa suami atau istri hingga anggota keluarga lain bisa turut men-support sedang bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari rumah,” terangnya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena dinilai paling ideal dalam menjaga ritme kerja. Hal ini sekaligus menghindari potensi peningkatan konsumsi BBM.
Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Dengan skema WFH satu hari dalam seminggu, diharapkan terjadi efisiensi penggunaan BBM serta energi lebih efisien.
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan i8bur panjang, bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend,” sebutnya.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan pelayanan tetap berjalan 100 persen, dengan pengawasan ketat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap kehadiran dan kinerja ASN. “Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Gubernur Khofifah meminta seluruh perangkat daerah memastikan dalam satu minggu ke depan seluruh layanan publik telah kembali berjalan 100 persen normal, responsif, dan tanpa backlog pelayanan.
Seusai apel, Gubernur Khofifah bersama Wagub Emil dan Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin menggelar halal bihalal yang diperuntukkan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim dan para pimpinan BUMD se Jatim.(*)
