Oleh: Hadi Pras
SURABAYAONLINE.CO – Bagi publik sipil, beredarnya kabar mengenai status ‘Siaga-1’ yang dikeluarkan Panglima TNI ibarat petir di siang bolong. Respon pertama yang muncul di “warung kopi” hingga ruang digital adalah satu pertanyaan penuh kecemasan: “Ada kegawatan apa ini?”.
Kebocoran Telegram Rahasia (nomor TR/283/2026) tertanggal 1 Maret 2026 telah menjadi pemantik spekulasi liar yang berkelindan dengan isu-isu politik domestik, menciptakan rasa tidak aman yang akut di tengah masyarakat.
Dalam ruang hampa informasi, narasi pinggiran mendadak menjadi arus utama. Kita melihat bagaimana kritik vokal Connie Rahakundini Bakrie kembali mencuat. Jika di 2024 ia menghebohkan publik dengan klaim masa jabatan presiden yang mungkin tidak tuntas, di 2026 ini ia lebih tajam menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan AS yang ia sebut telah bermetamorfosis menjadi “Board of War” pasca-eskalasi terhadap Iran. Connie menyarankan “pintu keluar” segera demi menjaga marwah netralitas non-blok —sebuah upaya agar faktor eksternal tidak sampai menghantam stabilitas domestik, persis seperti skenario krisis 1998.
Ketidakpastian ini diperparah oleh residu politik masa lalu. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digulirkan kelompok purnawirawan sejak 2025 kembali memanas, dipicu oleh memori pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi.
Di sisi lain, bayang-bayang skandal korupsi struktural yang menyeret nama mantan presiden—didukung oleh nominasi tokoh terkorup dari OCCRP serta pelemahan KPK—menciptakan narasi tegang mengenai “pertarungan kekuasaan lama vs baru”.
Namun, di tengah desakan publik akan perubahan nyata, muncul sebuah anomali menarik: masuknya figur kritis seperti Said Didu ke dalam ruang diskusi formal di Istana. Langkah ini menandai babak baru dalam dinamika kekuasaan 2026. Fokus pembicaraan pada ‘pemurnian’ pemerintahan dari pengaruh sisa-sisa rezim lama menunjukkan adanya kesadaran di level elit bahwa stabilitas nasional mustahil dicapai tanpa pembersihan struktural.
Ini adalah langkah strategis untuk menjawab kecurigaan bahwa pemerintahan saat ini hanyalah kelanjutan status quo yang selama ini dianggap bermasalah oleh kelompok pro-demokrasi dan aktivis mahasiswa dari UGM hingga UI yang belakangan kian intens di jalanan dan bersuara di platform digital.
Secara keseluruhan, kombinasi antara krisis global dan turbulensi domestik ini menciptakan “badai sempurna” (the perfect storm). Psikologi ketidakstabilan seringkali lahir dari kurangnya transparansi. Polemik internal antara KSAD yang sempat membantah dan Kapuspen yang mengonfirmasi status Siaga-1 justru menjadi “bahan bakar” bagi kecurigaan publik.
Masyarakat seolah diingatkan kembali pada memori kelam Maret 1997: saat itu Harmoko menjamin stabilitas Soeharto sangat kokoh, namun hanya dalam satu tahun, krisis moneter Asia meruntuhkan segalanya pada Mei 1998.
Di sinilah kita melihat ‘Paradoks Stabilitas’. Di satu sisi, langkah Siaga-1 menunjukkan pemerintah telah belajar dari 1998 untuk tidak bersikap denial terhadap risiko global. Namun di sisi lain, kesiapan militer yang terlalu kasat mata tanpa diimbangi narasi sipil yang memadai justru meyakinkan publik bahwa ada ancaman besar yang sedang disembunyikan.
Masalah utamanya bukan pada kebocoran telegram itu sendiri, melainkan pada lambatnya otoritas sipil—seperti Kemendagri, Kemenkominfo, atau KSP—dalam mengisi ruang psikologis masyarakat.
Idealnya, jika militer Siaga-1, maka otoritas sipil pun harus “Siaga-1 dalam Pelayanan Informasi”.
Sosiologi politik mengajarkan bahwa krisis saling terkoneksi. Angka psikologis kurs Rupiah di level Rp17.000 per dolar AS adalah ancaman nyata bagi legitimasi pemerintah. Analogi 1998 membuktikan bahwa isu politik yang secara konstitusional dianggap “lemah” (seperti pemakzulan) dapat memperoleh energi kinetik yang dahsyat jika perut rakyat terganggu oleh inflasi.
Tahun 2026 adalah masa krusial bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekedar bayang-bayang rezim lama di tengah gempuran Digital Firehose—semburan informasi di TikTok dan X yang mampu memelintir instruksi internal menjadi narasi darurat militer dalam hitungan jam.
Pada akhirnya, stabilitas 2026 tidak akan bisa dijaga hanya dengan kesiapan moncong senjata. Rakyat akan jauh lebih toleran terhadap situasi krisis jika melihat pemerintah jujur mengenai kesulitan ekonomi dan menunjukkan bahwa beban tersebut juga dipikul oleh para elit lewat penghematan anggaran yang nyata.
Belajar dari kejatuhan rezim Orde Baru, kita diingatkan bahwa stabilitas statis yang dipaksakan sangat rentan terhadap guncangan eksternal.
Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah stabilitas dinamis: pemerintah yang lincah berkomunikasi, jujur dalam data, dan proaktif merangkul kritik demi menjaga rasa keadilan masyarakat di tengah badai krisis global.
Sebab sejarah mencatat, tembok kekuasaan yang paling megah sekalipun seringkali tidak runtuh oleh dentuman meriam, melainkan oleh bisikan lirih di warung kopi yang dijawab dengan kata ‘aman’ oleh mereka yang sedang panik di balik meja kerja.
