Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Kekuasaan yang dibangun di atas fondasi otoritarianisme sering kali terlihat seperti benteng yang tak tertembus.
Dengan dukungan institusi bersenjata yang solid dan lembaga hukum yang lentur, sebuah rezim dapat memaksakan narasi dan mengeksekusi kebijakan dengan logika yang “ajaib”.
Namun, sejarah selalu mengingatkan bahwa ada satu variabel yang sulit dijinakkan secara permanen yaitu persepsi publik yang jenuh.
Saat ini, Indonesia sedang menyaksikan bagaimana persepsi tersebut bergulung menjadi bola salju, dipicu oleh rentetan kebijakan yang dianggap sebagai “kejahatan struktural” dan skandal yang tak kunjung usai.
Dalam jagat politik modern, persepsi sering kali memiliki bobot lebih berat daripada fakta objektif. Ambil contoh polemik ijazah yang berkepanjangan. Secara hukum, kekuasaan mungkin bisa memenangkan perdebatan di ruang sidang atau membungkam institusi akademik agar tetap pasif. Namun, secara persepsi, keengganan untuk transparan justru memperkuat dugaan adanya kebohongan sistemik.
Ketika publik merasa bahwa kebenaran akademik bisa disandera oleh kepentingan politik, maka pada saat itulah legitimasi moral seorang pemimpin mulai rontok di akar rumput.
Krisis kepercayaan ini diperparah oleh kebijakan ekonomi yang tidak masuk akal sehat. Skandal pengadaan 105.000 unit mobil pick-up dari India melalui BUMN sawit (PT Agrinas) adalah potret nyata dari “logika cacat” yang dipaksakan.
Bagaimana mungkin perusahaan perkebunan tiba-tiba menjadi importir otomotif raksasa dengan anggaran 24 triliun rupiah?
Di balik dalih penguatan Kopdes Merah Putih, publik justru mencium bau amis rente dan “bancakan” anggaran. Alih-alih memberdayakan industri otomotif lokal yang kapasitasnya melimpah, devisa justru dibuang ke luar negeri demi komisi impor yang instan. Ini bukan sekedar inefisiensi; ini adalah penghinaan terhadap intelejensia publik.
Demikian pula dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah janji manis yang ditujukan untuk menjinakkan massa melalui perut, kini justru menjadi area yang sangat rentan korupsi dan manipulasi. Ketika anggaran raksasa dikelola secara sentralistik dengan pengawasan yang lemah, program ini berisiko menjadi ladang penjarahan baru bagi para kroni.
Persepsi publik sudah makin mengental dalam kekecewaan yang dalam, bahwa rakyat diberikan “ampas” gizi, sementara elit menikmati “daging” anggarannya.
Skandal-skandal mega korupsi yang mulai terkuak satu per satu, mulai dari penyalahgunaan dana operasional hingga penggelembungan harga barang, menunjukkan bahwa “suap sosial” ini sedang digerogoti oleh keserakahan internal rezim sendiri.
Penggunaan lembaga hukum sebagai tameng dan institusi bersenjata sebagai penjamin stabilitas hanya memberikan rasa aman yang semu.
Aparat mungkin bisa menjaga ketertiban di permukaan, namun mereka tidak bisa menghentikan “mual massal” yang dirasakan masyarakat sebagai luka hati yang kronis.
Ketika lembaga hukum dianggap hanya sebagai stempel untuk melegitimasi skandal, mulai dari putusan MK yang kontroversial hingga pembiaran kasus-kasus besar, maka hukum tersebut sebenarnya sedang menggali kuburnya sendiri.
Bola salju persepsi negatif ini kini sedang menggelinding kencang menjadi kemarahan, memungut setiap ketidakpuasan dari petani yang desanya dikomodifikasi, hingga mahasiswa yang melihat dunia akademiknya ternoda.
Kekuasaan yang mengandalkan ambiguitas hukum dan kekuatan otot, ibarat drama tragis tentang “membeli waktu” di atas salju yang mulai retak, lalu ambrol menjadi tsunami longsoran.
Sungguh sebuah pertunjukan yang luar biasa dimana para elit sibuk memoles bayonet dan menjahit pasal-pasal ambigu, sementara di depan mata mereka, rakyat sedang menonton sirkus impor pick-up dan drama ijazah dengan perut yang perih.
Mereka merasa aman karena merasa telah mengunci semua pintu kebenaran, namun mereka lupa satu hal, yaitu setajam-tajamnya senjata dan serapat-rapatnya barisan aparat, mereka tak akan pernah sanggup membendung air bah dari sebuah bangsa yang sudah berhenti percaya.
Karena bagi rakyat yang sudah terlalu sering dikenyangkan oleh kebohongan, janji ‘makan gratis’ hanyalah menu penutup sebelum mereka memutuskan untuk membubarkan pesta.
