SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/2). Pertemuan tersebut menindaklanjuti kerja sama antarprovinsi yang sebelumnya telah dirintis melalui misi dagang dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar perangkat daerah.
Khofifah menjelaskan, komunikasi intensif antara Pemprov Jatim dan Pemprov Maluku Utara telah berlangsung sejak keduanya mengikuti agenda retreat kepala daerah. Misi dagang perdana Jawa Timur ke Maluku Utara pun telah digelar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama.
“Ini lanjutan dari diskusi sebelumnya. Saat misi dagang pertama ke Maluku Utara, sudah ditandatangani MoU antar dinas. Sekarang kita tindak lanjuti, terutama peningkatan kualitas SDM dan penguatan kerja sama ekonomi,” ujar Khofifah.
Salah satu isu strategis yang dibahas adalah ketidakseimbangan arus logistik. Kapal-kapal dari Jawa Timur kerap berangkat membawa muatan penuh ke Maluku Utara, namun kembali dengan muatan yang minim. Kondisi ini berdampak pada tingginya biaya logistik.
Khofifah menyebut pelaku usaha pelayaran di Jawa Timur bahkan siap menjemput komoditas dari Maluku Utara agar arus balik kapal dapat terisi. Skema ini diharapkan memperkuat konektivitas distribusi barang, termasuk melalui optimalisasi program Tol Laut, sehingga produk-produk Maluku Utara bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Sherly Tjoanda mengapresiasi sambutan dan dukungan Pemprov Jatim. Ia menyebut Khofifah sebagai mentor dan menegaskan kunjungannya kali ini membawa tim lengkap, termasuk dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), untuk belajar langsung dari Jawa Timur.
“Kami ingin belajar, terutama dalam peningkatan SDM dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Indeks SPBE Jawa Timur sudah 4,7, sementara Maluku Utara masih 3,6. Ini menjadi salah satu fokus kami,” ungkap Sherly.
Selain itu, ia mengakui sebagian besar kebutuhan bahan pokok dan bahan baku pangan Maluku Utara masih dipasok dari Jawa Timur. Ketidakseimbangan arus logistik turut berkontribusi terhadap tingginya biaya distribusi dan inflasi di daerahnya.
“Oleh karena itu, kami mencari solusi agar supply chain lebih efisien. Jika kapal berangkat penuh dan kembali juga penuh, biaya logistik bisa ditekan dan harga jual di Maluku Utara dapat lebih terjangkau,” jelasnya.
Ke depan, kedua provinsi sepakat memperluas kolaborasi tidak hanya pada sektor perdagangan dan logistik, tetapi juga pertanian, peningkatan kapasitas aparatur, serta transformasi digital pemerintahan. Kerja sama ini diharapkan menjadi model sinergi antarwilayah dalam memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
