SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/2). Rakor dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan percepatan pelaksanaan program secara nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur yang mencatat jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak sekaligus paling banyak memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Alhamdulillah, Jawa Timur sudah termasuk yang terbaik dan terbanyak, juga sudah memenuhi SLHS juga perbanyak, ya,” ujar Zulhas.
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG melibatkan 17 kementerian serta dukungan penuh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten-kota. Seluruh pihak diminta mengawal pelaksanaan program agar berjalan optimal. “Seluruh pemerintah daerah, ada tujuh belas kementerian memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksana utama BGN,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut juga dilakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Perpres tersebut menegaskan kewajiban seluruh pemerintah daerah dan kementerian untuk terlibat aktif dalam mendukung suksesnya program MBG.
“Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah tidak bisa terlibat atau tidak ikut terlibat. Karena dalam perpres itu jelas semua pemerintah daerah dan kementerian wajib mendukung,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya penguatan kualitas dalam pelaksanaan program. Menurutnya, SLHS menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
“Di sini makanya SLHS salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kualitas agar anak-anak didik penerima manfaat bisa mendapatkan makanan yang baik,” ujar Emil.
Ia menambahkan, metode dan teknik pengawasan kualitas terus dimantapkan seiring evaluasi dari berbagai kasus sebelumnya, sehingga pelaksanaan program semakin terstandar dan akuntabel.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat realisasi program hingga mencapai 100 persen penerima manfaat. Dalam dua bulan pertama 2026, progres implementasi MBG di Jatim telah mencapai hampir 90 persen, menjadikannya salah satu provinsi dengan pelaksanaan tercepat secara nasional.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Kepala BGN Dadan Hindayana, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono.(*)
