Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan sebuah fenomena yang jarang terjadi dalam sejarah politik modern Indonesia, yaitu sebuah “maraton silaturahmi” yang sangat intensif.
Dalam waktu singkat, publik disuguhi pemandangan Presiden bertemu dengan spektrum tokoh yang sangat kontras, mulai dari tokoh oposisi yang vokal, aktivis kritis, lembaga keagamaan besar, hingga pertemuan tertutup dengan “22 Naga” atau para taipan ekonomi Indonesia.
Langkah ini bukan sekedar basa-basi politik. Ini adalah sebuah orkestrasi besar yang memancing pertanyaan mendasar bagi publik: “Apakah ini upaya tulus membangun persatuan nasional, ataukah sebuah strategi “petak umpet” untuk mengunci semua lini kekuatan agar tidak ada yang berani menggoyang kursi kekuasaan?”
Langkah pertama Prabowo dalam merangkul tokoh oposisi dan aktivis kritis dapat dibaca sebagai strategi pre-emptive Strike (serangan pencegahan). Dalam ilmu politik, ini disebut sebagai upaya “kooptasi”, menarik elemen-elemen luar yang berpotensi mengganggu ke dalam lingkaran pengaruh pemerintah.
Dengan memberikan ruang dialog, Prabowo secara halus sedang mencabut “taring” perlawanan. Pesan tersiratnya jelas: “Semua aspirasi sudah didengar, maka tidak ada alasan lagi untuk melakukan aksi di jalanan atau boikot di parlemen. Saya mendengarkan, tetapi saya tetap pemegang kendali.”
Bagi publik, ini bisa terlihat menyejukkan karena stabilitas terjaga, namun bagi demokrasi, ini adalah peringatan dini akan melemahnya fungsi kontrol (check and balances).
Setelah mengamankan suara kritis, Prabowo beranjak ke sektor logistik, para pengusaha besar yang kini sering disebut sebagai “22 Naga”. Istilah ini merujuk pada perluasan jejaring konglomerat yang tidak hanya bermain di sektor tradisional seperti perbankan atau properti, tetapi juga merambah ke hilirisasi nikel, batu bara, hingga ekonomi digital.
Mengapa pertemuan ini penting bagi literasi publik? Karena politik tanpa logistik adalah lumpuh. Dengan merangkul para pemegang kapital, Prabowo sedang memastikan bahwa program-program raksasanya seperti MBG, KopdesMP dan swasembada energi, mendapatkan dukungan dana dan investasi yang stabil.
Disini, Prabowo berperan sebagai “penjamin” bagi pasar bahwa Indonesia tetap aman untuk berbisnis, selama para pengusaha tersebut sejalan dengan visi besar pemerintah. Pesannya jelas: “Kalian aman, selama sejalan dengan visi saya.”
Salah satu momen yang paling membingungkan publik adalah pemberian penghargaan Mahaputera kepada Kapolri, padahal sebelumnya beredar sinyal kuat akan adanya pergantian kepemimpinan di tubuh Polri. Apakah ini sikap plin-plan?
Dalam kacamata manajemen kekuasaan, ini adalah Strategic Ambiguity. Pemberian penghargaan tertinggi bisa berfungsi sebagai “golden handshake” atau perpisahan yang terhormat. Ini adalah cara Prabowo menjaga martabat institusi keamanan.
Ia tidak ingin melakukan “pembersihan” yang kasar yang bisa memicu gejolak internal di tubuh aparat. Sebaliknya, ia memberikan apresiasi setinggi langit sebelum tongkat estafet diserahkan, guna memastikan loyalitas institusi tetap utuh siapapun pemimpinnya nanti.
Pesannya jelas: “Saya apresiasi kerja keras kalian, tapi regenerasi adalah kepastian.”
Konsekuensi dari maraton silaturahmi ini sangat terasa di gedung DPR. Ketika tokoh agama, aktivis, dan konglomerat sudah “masuk dalam tenda” yang sama, maka partai politik di parlemen kehilangan insentif untuk menjadi oposisi.
Sebagian besar partai politik di Indonesia memiliki ketergantungan pada dukungan logistik dari para pengusaha yang baru saja ditemui Presiden. Akibatnya, peta koalisi di parlemen cenderung menjadi “Koalisi Gajah” yang sangat gemuk dan stabil.
Kritik di parlemen diprediksi hanya akan bersifat prosedural di permukaan, sementara kebijakan-kebijakan strategis kemungkinan besar akan melenggang mulus tanpa hambatan berarti.
Strategi “Tenda Besar” ini membawa Indonesia ke persimpangan jalan. Di satu sisi, ada harapan akan lahirnya model ‘Developmentalism’ seperti di Korea Selatan atau Singapura, dimana pemerintah dan pengusaha bekerja sama sangat erat demi lompatan ekonomi nasional yang masif.
Namun di sisi lain, ada risiko State Capture (pembajakan negara), di mana kebijakan publik justru lebih banyak berpihak pada kepentingan “22 Naga” ketimbang rakyat kecil, karena fungsi pengawasan dari oposisi dan masyarakat sipil telah diperlemah melalui rangkulan silaturahmi tersebut.
Publik perlu memahami bahwa apa yang terlihat sebagai kesantunan politik di layar kaca sebenarnya adalah langkah taktis yang sangat pragmatis.
Literasi politik kita harus tajam melihat bahwa stabilitas memang diperlukan untuk pembangunan, namun stabilitas yang tanpa kritik adalah resep menuju kekuasaan absolut. Tantangan bagi kita sebagai warga negara adalah tetap kritis di tengah keheningan oposisi, memastikan bahwa di balik semua rangkulan dan penghargaan tersebut, kepentingan rakyat jelata tidak tertinggal di luar tenda besar kekuasaan.
