SURABAYAONLINE.CO – Pemerintah pusat menggelar Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Jawa Timur menjadi pusat kegiatan nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kegiatan bertajuk Akad Massal KUR 800.000 Debitur: Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) ini juga diikuti secara daring oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akad massal KUR bukan sekadar penyaluran modal, melainkan penggerak ekonomi rakyat yang mampu membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor.
“Program ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, terutama di Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu pusat UMKM terbesar di Indonesia,” ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa peningkatan penyaluran KUR mencerminkan pergeseran pola pembiayaan masyarakat dari konsumtif ke produktif.
“Dari total 3,7 juta debitur KUR, program ini diperkirakan telah menciptakan 6 hingga 9 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Ini bukti nyata bahwa pembiayaan produktif menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional,” ungkapnya.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran RI, Mukhtarudin, turut menyoroti pentingnya akses pembiayaan bagi calon pekerja migran melalui program KUR Penempatan PMI.
“Kami ingin memastikan calon pekerja migran memiliki akses permodalan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air,” tuturnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hingga 17 Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp217,20 triliun atau 76,86 persen dari target tahun ini.
Jumlah tersebut mencakup 3,69 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang sangat terjaga di angka 2,28 persen, lebih baik dibandingkan NPL kredit UMKM nasional sebesar 4,55 persen.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari bank dan lembaga penyalur, penjamin, hingga pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang baik, saya berharap semangat ini dapat terus memajukan sektor usaha produktif dan memperkuat ekonomi kerakyatan di masa mendatang,” tutup Airlangga. (adv)
