SURABAYAONLINE.CO, Malang – Puluhan warga Perumahan Griya Shanta mendatangi Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (2/7/2025). Mereka menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan jalan tembus dari Jalan Soekarno Hatta menuju Jalan Candi Panggung yang melintasi kawasan perumahan mereka.
Warga menyuarakan aspirasi langsung kepada Komisi C DPRD Kota Malang. Mereka menyebut rencana Pemerintah Kota Malang tersebut berpotensi menambah kepadatan lalu lintas, merusak kenyamanan lingkungan, dan membebani infrastruktur jalan perumahan yang tidak memadai.
“Jalan perumahan kami mendapatkan beban yang berat karena kapasitas pengguna jalan semakin bertambah, tidak ada pelebaran jalan dan semua jalan di daerah ini ditutup semua,” tegas salah satu warga saat audensi.
Ketua RW 12 Griya Shanta, Jusuf Thoyib mewakili warga mengapresiasi penerimaan positif dari anggota Komisi C DPRD Kota Malang yang bersedia menerima aspirasi warga Griya Shanta.
“Kami berterima kasih kepada Komisi C yang telah menerima aspirasi kami dengan baik,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua RT 4 Griya Shanta, Sugiharto, menegaskan warga sama sekali tidak pernah diajak berdiskusi soal proyek jalan tembus tersebut.
“Terus terang kami tidak pernah diajak bicara. Tujuan kami audiensi hari ini untuk mendapatkan dukungan politik dari DPRD sesuai kewenangan yang dimiliki Dewan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa warga Griya Shanta telah tinggal di kawasan tersebut selama puluhan tahun dan tidak ingin kenyamanan mereka dikorbankan demi proyek yang dinilai tidak berpihak pada warga.
“Pada intinya, warga menolak karena lingkungan kami sudah terlalu padat. Jangan sampai regulasi dicari-cari hanya untuk membenarkan keputusan yang merugikan,” imbuh Sugiharto.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang untuk mencarikan solusi yang terbaik.
“Kami ingin melihat sejauh mana permasalahan agar kami bisa memberikan rekomendasi terbaik terkait masalah ini. Kami selalu berada di pihak masyarakat apabila program Pemerintah merugikan masyarakat,” kata Anas.
Terkait rekomendasi, Anas menyatakan pihaknya menunggu hasil koordinasi terlebih dahulu dengan pihak eksekutif.
“Kita akan lihat perspektif-perspektif yang berkaitan dengan keputusan jalan tembus itu. Kalau dari perspektif warga menolak sehingga diharuskan ada rekomendasi-rekomendasi yang lain,” pungkas Politisi PKB itu. (sap)
