SURABAYAONLINE.CO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) 2025. Bertempat di Pendopo Delta Wibawa, Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, M.Kn bersama jajaran stakeholder menggelar Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka penilaian KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.
Dalam acara ini, Bupati Subandi memaparkan capaian dan visi misi Kabupaten Sidoarjo 2025–2030, yakni Menata Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Menjadi Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan. Ia juga mengungkap bahwa anak-anak menyumbang 28,22% dari total penduduk Sidoarjo sebanyak 1.996.825 jiwa, berdasarkan data BPS tahun 2023.
Bupati Subandi menyoroti kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo dari 81,37 pada 2022 menjadi 81,88 pada 2023. “Ini menunjukkan komitmen Pemkab dalam peningkatan kualitas hidup, termasuk anak-anak,” ujarnya.
Komitmen itu juga tercermin dari peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk anak. Dari Rp479,3 miliar pada 2022 menjadi Rp623,4 miliar pada 2023, naik sebesar 23,11%. “Namun, masih banyak anggaran anak dari OPD yang belum tercatat di aplikasi KLA karena keterbatasan pemahaman,” tambahnya.
Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi enam komponen utama dalam penilaian KLA yang meliputi: kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan, serta perlindungan khusus. Regulasi juga diperkuat dengan sejumlah Perda, termasuk Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA dan Perda No. 11 Tahun 2024 tentang Hak Penyandang Disabilitas.
Salah satu inisiatif penting adalah surat edaran Sekda tentang pencegahan perkawinan anak di bawah umur, sebagai langkah proaktif mendukung perlindungan anak.
Sejak 2017, Kabupaten Sidoarjo telah melalui berbagai tingkatan KLA mulai dari Pratama, Madya, hingga Nindya. Besar harapan tahun ini Sidoarjo mampu meraih peringkat Utama.
Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA RI, Muhammad Ihsan, dan tim verifikator menyampaikan bahwa sebagian besar data dan paparan mendukung. Namun, beberapa aspek teknis tetap perlu ditingkatkan.
“Dengan evaluasi ini, kami berharap Kabupaten Sidoarjo tidak hanya memenuhi indikator, tetapi benar-benar menjadi daerah yang ramah dan aman bagi anak,” tutup Subandi.
