SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Pada hari Rabu siang (15/11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan serta persetujuan RAPBD 2024 dalam rapat Paripurna bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa.
Khofifah menyebutkan beberapa tugas pembangunan di Jawa Timur yang dianggap sebagai sektor pokok yang harus didahulukan dalam pembenahannya yaitu mulai dari pemulihan ekonomi daerah melalui kebijakan produktivitas dan sumber daya alam lokal.
Ia juga menyebutkan perbaikan serta pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pertumbuhan produktif di beberapa wilayah yang nantinya harus ditinjau kembali khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberian lapangan kerja, penanganan stunting (gizi buruk), dan kemiskinan ekstrem.
Dalam pantauan surabayaonline, Khofifah juga mengungkapkan perubahan angka kemiskinan di daerah Jawa Timur yang mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan bukti akan kinerja DPRD Jatim yang telah membuahkan hasil meskipun tidak maksimal.
“Kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turunnya ekstrem sekali. Jadi kita (Jawa Timur), berada di posisi dibawah kemiskinan ekstrem rata-rata nasional. Di Jawa Timur, pada bulan Maret kemarin dimana datanya dirilis pada 9 November kemarin ada progres bahwa kemiskinan ekstrem di Jawa Timur per-Maret 2023 tercatat 0,82 %, ” ungkap Khofifah.
“Sementara nasional 1,12 % . Ini tentu adalah kerja keras kita semua serta support dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ” imbuhnya.
Disisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan sikap optimisnya atas penandatanganan RAPBD 2024.
“Semuanya sudah berjalan baik, semuanya sudah memenuhi aspirasi dan masukan semua fraksi, ” kata Adhy.
Adhy mengungkapkan jumlah anggaran pendapatan, rencana belanja, defisit, hingga rencana pembiayaan yang mencapai Rp 1,856 milliar dalam dokumen RAPBD 2024.
“Kita punya postur untuk anggaran pendapatan sebesar 1,4 trilliun. Belanja daerahnya 33,2 trilliun. Ini ada defisit 1,8 tapi kita sudah punya rencana pembiayaan 1,856 milliar, kemudian ada pengeluaran pembiayaan 9,1 milliar dan biaya neto 1,846 milliar, ” ungkap Adhy.
Dari keseluruhan angka yang telah diungkapkan, Adhy mengatakan bahwa keseluruhan angka yang ada pada dokumen tersebut telah diperhitungkan termasuk untuk Pilkada serentak, kenaikan gaji pegawai sebesar 8% , dan bantuan yang lain.
Disamping itu, Adhy menyebutkan dalam dokumen RAPBD terdapat beberapa sektor pokok masyarakat yang difokuskan pembiayaannya untuk pelayanan publik.
“Tentu prioritas utama pendidikan. Pendidikan yang 20% dan kalau dilihat itu dari semua itu bisa 26,7% . Kemudian dari kesehatan yang 4,10% ditambahin menjadi 15%. Tentu paket kami itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang 0,8 % mudah-mudahan diakhir tahun ini bisa turun lagi bisa 0,6 atau 0,5 % . Maka kita akan entaskan dengan anggaran belanja untuk bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan, “jelasnya kepada wartawan surabayaonline.
” Untuk anggaran bencana yang kita siapkan untuk musim hujan kita alokasikan kita sokong sampai bulan April. Dan kita perkuat dengan BTT (Belanja Tidak Terduga) , karena nanti bencana banyak menggunakan BTT, ” imbuh Adhy.
Terkait penduduk miskin yang tidak terdata, Adhy mengatakan seharusnya ada tim yang datang guna memastikan keberadaan serta kebenaran status ekonomi.
“Kalau itu memang terjadi persoalan data, kita menunggu data Regsosek yang sensus atau yang semua di data maka semua itu akan kelihatan siapa sih yang masuk disana. Jadi persoalan di data saja, ”
“Dan yang kedua disparitas dari penganggaran. Tidak semua kabupaten/kota mempunyai anggaran yang cukup untuk menanggulangi kemiskinan. Karena ada yang APBD nya 12 trilliun, 5 trilliun, dan ada juga yang pendapatanya cuma 200 milliar, jadi ini tentu akan kelihatan ketika kami mengalokasikan ke Situbondo misalnya. Disitu Situbondo tidak punya kemampuan sedikit sekali untuk bisa mengurangi kemiskinan, ” tutupnya
