Komnas HAM dan Komisi IX DPR RI Menilai kebijakan tes PCR Pesawat Perlu Dipertimbangkan

SURABAYAONLINE.CO – Penetapan aturan terbaru perjalan orang dalam negeri pada masa pandemi yang mulai berlaku pada Kamis (21/10). Dari semua ketentuan terbaru ini, syarat perjalanan dengan pesawat terbilang lebih ketat karena mewajibkan hasil negatif tes PCR meski telah menerima dua dosis vaksin Covid-19. Untuk moda transportasi selain pesawat, bisa menggunakan PCR atau bisa diganti dengan hasil swab antigen. Aturan ini termaktub dalam SE Nomor 21 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Wiku menerangkan, pelaku perjalanan udara dari dan ke Pulau Jawa-Bali serta daerah PPKM level 3 dan 4 wajib menyertakan surat keterangan negatif tes PCR. Ia mengatakan, surat keterangan hasil negatif tes PCR itu yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam. “Berbagai aturan ini berlaku efektif mulai 21 0ktober 2021 hingga waktu yang ditentukan kemudian,” kata Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, saat konferensi pers.

Namun Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menilai kebijakan ini tidak efisien. Syarat PCR 2×24 jam juga memberatkan masyarakat karena tidak semua daerah dengan rute penerbangan pesawat memiliki laboratorium yang memberikan layanan cepat untuk mengeluarkan hasil tes PCR tersebut. Beka meminta kebijakan ini segera dibatalkan.

“Kebijakan PCR 2×24 jam ini harus dibatalkan. Diganti dengan kebijakan lain tanpa harus meninggalkan kewaspadaan akan potensi naiknya penyebaran Covid-19,” ujar dia. Dia menambahkan terkait biaya dan akses PCR juga tidak mudah dijangkau masyarakat. Sebab, biaya tes PCR masih tinggi. Maka dari itu, ia meminta pemerintah untuk menurunkan biaya tes PCR.

Kebijakan baru pemerintah yang mensyaratkan naik pesawat pakai PCR berlaku 2×24 jam itu bikin ruwet dan memberatkan. Apalagi untuk perjalanan singkat dua sampai tiga hari dan frekuensinya tinggi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, secara tegas menolak keputusan pemerintah tersebut. Perempuan yang akrab disapa Ninik tersebut melihat kebijakan tersebut memberatkan masyarakat, baik dari sisi biaya, tenaga, maupun waktu, karena tidak semua daerah memiliki alat pemeriksaan dengan metode PCR. Selain itu, dia menilai kebijakan tersebut akan berimbas pada menurunnya minat masyarakat dan akan berdampak sistemik bagi tumbuh kembang perekonomian.

Ketua DPP PKB Bidang Kesehatan dan Penguatan Inklusi Disabilitas ini meminta pemerintah segera merevisi aturan ini. “Saya heran dengan sikap pemerintah, terlihat sekali plin plan. Sebelumnya kan sudah diputuskan bagi calon penumpang pesawat rute domestik dan sudah vaksin kedua maka cukup Antigen. Sekarang malah wajib PCR tanpa terkecuali,” ujar dia.

Pakar membeberkan alasan tes Covid-19 dengan metode reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) atau tes swab untuk mendeteksi virus corona SARS-CoV-2 lebih mahal dari tas antibodi (antigen) atau lebih dikenal dengan rapid test.

Menurut Ahli mikrobiologi Universitas Indonesia, Pratiwi Pujilestari Sudarmono, RT-PCR membutuhkan biaya lebih banyak karena menggunakan mesin khusus dan alat (kit) pendukung.

(Windi)