Wakil Ketua DPRD Jatim: Kebijakan Larangan Mudik Tidak Populis Tapi Harus Diambil

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Wakil Ketua Dewan Perwakil Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, Achmad Iskandar mengatakan kebijakan Pemerintah Pusat tentang himbauan larangan mudik 6-17 Mei pada Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 tidak bisa menyenangkan semua pihak

Misalnya Kata dia, para pekerja di sektor angkutan umum yang biasanya dapat berkah dari lonjakan penumpang setiap musim mudik tiba, dengan adanya larangan ini mereka harus parkir sejenak. Termasuk juga masyarakat di perantuan yang harus mengurungkan niatnya bertemu dengan keluarga di kampung halaman

Namun menurutnya, kebijakan tersebut harus diambil oleh pemerintah demi pertimbangan keselamatan jiwa setiap warga negara dari ancaman penyeberan dan paparan Covid-19, kebijakan tersebut harus diambil.

“Bagi Presiden dan kita semua kebijakan ini sangat tidak populer, tapi harus diamabil dan yang terbaik,” Katanya di sela-sela reses di Kabupaten Sumenep. Selasa 04/05/2021

Untuk itu, Ia meminta kepada semua pihak agar dapat memaklumi dan mentaati sura edaran pemerintintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik. Jangan sampai karena memaksakan mudik tidak menghiraukan anjuran pemerintah, terjadi lonjakan paparan Covid-19 sehingga penyeberan nya tidak terkendali, seperti yang terjadi dibeberapa negara belakangan ini

“Tolong lah patuhi semua ketentuan itu. saya sebagai anggota DPRD Jatim meminta semua pihak untuk mengerti niat pemerintah baik untuk mencegah lonjakan paparan Covid-19,” jelasnua

Karena menurut pria yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan, apabila Covid-19 ini tidak terkendali negara akan lumpuh dan masyarakat akan terkena imbasnya. Belum lagi Indonesia akan diasingkan dari komunitas internasional seperti yang dialami Negara India, dimana semua warga negaranya dilarang masuk ke nagara lain, akibat mencetak rekor lonjakan paparan harian Covid-19

“Jangan sampai ini terjadi di Indonesia, sebab bisa tersingkir kalau ini tidak bisa dikontrol. Nanti umrah tidak boleh, haji tidak boleh. Tujuan pemerintah baik menjaga lonjakan paparan Covid-19,” tandasnya. Thofu