Polda Jatim Siagakan 3.706 Personel untuk Operasi Keselamatan Semeru Jelang Ramadhan 2021

Surabayaonline.co | Surabaya – Polda Jatim akan menyiagakan sebanyak 3.706 personil gabungan dalam Operasi Keselamatan Semeru menjelang Bulan Suci Ramadhan 2021 yang digelar di lapangan Apel Mapolda Jatim, Senin (12/4/2021) pagi.

Apel gelar pasukan Ops Keselamatan Semeru 2021 ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta. Personel yang disiagakan tersebut gabungan dari TNI, Pemprov Jatim dan Stakeholder terkait.

Personel yang diterjunkan tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah terkait larangan mudik dan akan melakukan beberapa penyekatan sejumlah titik perbatasan Jawa Timur.

“Jadi sosialisasi dan edukasi ini maknanya supaya masyarakat mengerti, dan melaksanakan program pemerintah,” ujar Kapolda Jatim.

Lebih lanjut, Kapolda Jatim menjelaskan, bahwa telah diketahui bersama, pasca liburan tahun lalu, yaitu natal dan tahun baru 2021, selesai liburan angka kasus terpapar covid-19 kembali meningkat.

Sehingga ada asumsi bahwa pergerakan manusia dalam waktu bersamaan, akan memperbesar risiko persebaran COVID-19. Sehingga kita lakukan kegiatan hari ini.

“Tentunya kami mohon dukungan masyarakat dan mohon memberitahukan sanak saudaranya supaya nanti lebaran tetap di rumah,” jelasnya.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan operasi keselamatan ini akan dilaksanakan selama 14 hari, di mulai dari tanggal 12-25 April 2021 dengan mengedepankan kegiatan Preeimptif, Preventif disertai penegakan hukum selektif prioritas.

Sasarannya dalam Operasi Keselamatan Semeru 2021, kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, dan masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas serta yang belum memahami terkait larangan mudik lebaran 2021.

“Tentunya stakeholder terkait dari lalu lintas perhubungan, kesehatan dan ada juga beberapa ormas yang kita libatkan untuk menginformasikan kebijakan pemerintah ini, untuk mudik awal, ada larangan dari Menpan-RB, bahwa ASN sudah dikeluarkan surat resmi sehingga, kontrol terhadap anak buahnya bisa dilakukan,” ujarnya. (*)