SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Dalam sistem pemerintahan demokrasi modern, dikenal istilah oposisi dan koalisi dalam setiap akhir kontestasi elektoral pimpinan ekskutif. Lazimnya oposisi diisi oleh partai politik pengusung calon yang kalah dalam pertarungan ekskutif baik di pusat maupun di daerah
Sedangkan koalisi merupakan partai pengusung pemenang dan semua itu biasanya terpotret di dalam tubuh parlemen. Munculnya istilah oposisi dimasudkan untuk melakukan check and balance, dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim pemenang atau bentuk kontrol terhadap pemerintahan yang sah
Namun terkadang dalam konteks politik, formasi koalisi dan oposisi bisa saja berubah. Karena sering dijumpai banyak partai pengusung yang kalah melakukan langkah-langkah politik pasca kontestasi. Mislanya, yang menjadi sorotan publik masuk nya Partai Gerindra kedalam koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pasca pertarungan cukup sengit
Situasi politik semacam ini juga acap kali terjadi didaerah pasca Pilkada. Yang terbaru dalam Pilkada Sumenep 2020 tahun lalau, dimana dalam kontestasi tersebut pasangan yang didukung lima partai politik yaitu PDI Perjuangan, PAN, Gerindra, PKS dan PBB dengan minoritas kursi parlemen Ach Fauzi-Nyai Dewi Khalifah keluar sebagai pemenang.
Pasca pelantikan 26 Februari 2021 yang lalu, dinamika politik berubah partai politik diluar koalisi mulai melakukan langkah-langkah manuver politik. Itu terlihat dari pernyataan-pernyataan politik diruang publik yang seakan memberi isyarat untuk bergabung
Misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan partai terbesar di Kabupaten Sumenep dan menjadi dominan dalam sepuluh tahun terakhir, dalam pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Imam Hasyim mengatakan, Pilkada Sumenep telah berlalu
Menurut dia, siapapun pemenang Pilkada, pihaknya tetap akan mendukung. Tentunya demi kesejahteraan masyarakat Sumenep.
“Yang lalu biarlah berlalu, siapapun yang terpilih dialah pemimpin kami, jadi sebagai rakyat Sumenep kita harus mendukungnya,” tukas Imam Hasyim. Selasa (6/4/21)
Berbeda dengan langkah politik PKB yang lebih terang, Partai Demokrat Sumenep nampaknya masih sedikit malu-malu. Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono yang baru-baru ini diterpa konfilik internal ini. Memilih menjadi penyeimbang. Hal ini disampaikan Sekertaris DPC Demokrat Indra Wahyudi yang menyatakan partainya, akan memposisikan diri sebagai partai penengah. Selama kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pro terhadap rakyat maka pihaknya akan mendukung penuh.
Disisi lain pihaknya, juga mengatakan meski jagonya kalah dalam Pilkada kemarin, Demokrat tetap akan mendukung kebijakan pemerintahan saat ini
“Jadi tidak sepenuhnya oposisi, kalau misal ada kebijakan yang tidak pro rakyat kami siap mengontrol dan memberikan kritik,” ujar Indra. Thofu
