SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Komisi III DPRD Gresik mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), agar kegiatan fisik yang terprogram dan mendapatkan ploting anggaran pada APBD 2020, bisa tuntas on schedule.
“Semua proyek fisik yang telah diprogramkan di DPUTR dan mendapatkan porsi anggaran harus tuntas on schedule karena sekarang sudah memasuki bulan 10,” kata Ketua Komisi III, Asroin Widiyana.
Asroin mengungkapkan, DPUTR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 500 miliar pada APBD 2020. Anggaran itu digunakan untuk mengerjakan jalan, saluran air, dan sejumlah proyek lain.
Namun anggaran tersebut batal digunakan semua, karena sekitar Rp 250 miliar dialihkan (refocusing) untuk menopang penanganan dampak pandemi Covid-19.
“Anggaran yang ada ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik,” tutur anggota Fraksi Golkar ini.
Asroin mengatakan, recofusing anggaran di DPUTR itu berdampak pada proyek miliaran rupiah yang telah dilelang dan sudah ada pemenangnya, terpaksa dibatalkan.
“Lantaran anggaran tak cukup, akhirnya proyek tak jadi dikerjakan tahun ini, meski sudah ada pemenang lelang,” terangnya.
Saat ini, lanjut Asroin, proses pekerjaan proyek di lingkup DPUTR sudah berjalan 47 persen dan sesuai nilai kontrak menyedot APBD 2020 sebesar Rp 4,2 miliar.
Ia mencontohkan, proyek pengerjaan Jalan Sekapuk-Gosari Kacamatan Ujungpangkah. Kemudian, proyek pengerjaan underpass Randuagung di Jalan Dr. Wahidin SH Kecamatan Kebomas.
Ditambahkan, DPRD selama ini selalu mendorong DPUTR untuk melaksanakan pekerjaan proyek lebih awal. Sehingga, penuntasan proyek lebih banyak waktu dan tidak molor di akhir tahun.
Untuk mendukung program itu, DPRD Gresik telah memberikan pola anggaran perencanaan di tahun sebelumnya.
Sebagai contoh, proyek fisik yang dikerjakan di tahun 2020, maka pada APBD-Perubahan 2019 sudah dianggarkan perencanaan dan perencanaan dilakukan.
“Sehingga, pada awal APBD tahun 2020 berjalan proyek tersebut sudah bisa dilakukan lelang. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan,” kata Asroin.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menambahkan, pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) intens mengundang sejumlah OPD untuk memaparkan program yang dicanangkan.
“Supaya kami bisa tahu progressnya. Jika ditemukan kendala, DPRD bisa membantu mencarikan solusinya,” pungkas Ketua DPD Golkar Gresik ini. (adv/san)