Dialog Efektivitas Kerja dan Kekerasan Perempuan 

SURYAONLINE.CO-Jawa Barat atas dukungan dari CNV Internationaal Belanda melalui program “Program Kemitraan Stategis” mengadakan pelatihan tentang “Upaya Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Perkebunan dan Sosialisasi Kekerasan Berbasis Gender (GBV) di Lingkungan Kerja.

Kegiatan yang berlangsung di Lembang, Bandung itu diperuntukkan bagi sektor perkebunan yang tergabung dalam Perjanjian Kerja Bersama Multi Perusahaan (PKB Multi Perusahaan) GPP 44 perusahaan perkebunan swasta di Jawa Barat dan Banten. Pelatihan yang diikuti oleh 44 orang peserta itu diikuti perwakilan managemen perusahaan dan perwakilan serikat buruh atau pekerja.

Pelatihan yang berlangsung sangat menarik dan interaktif itu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan perkebunan di mana kondisi perkebunan di Jabar dan Banten saat ini dirasa kurang optimal.

Menurut, Koordinator Regional Sosial Dialog, Widarini, satu kendala yang dihadapi sektor perkebunan saat ini adalah regenerasi pekerja. “Pekerja di sektor ini setiap tahun semakin berkurang. Anak muda lulusan SMA/SMK yang lebih berminat bekerja di pabrik atau menjadi TKW/TKI. Sehingga saat ini para pekerja diperkebunan rata-rata diisi mereka berusia diatas 40 tahun,” kata Widarini.

Topik pelatihan dibagi menjadi beberapa tema, mulai Sistem Informasi dan Pelaporan Terintegrasi Gangguan Usaha Perkebunan (SILAGUP), Budidaya Pertanian dan Perkebunan yang Ramah Lingkungan, Upaya Mempertahankan Keberadaan dan Perkebunan, serta Kekerasan Berbasis Gender. Perwakilan Serikat Pekerja PT. Nyalindung Perkebunan Karet, Wiku Wicakso, mengatakan, “Manfaat dari pelatihan ini selain berguna untuk perusahaan juga bermanfaat bagi para pekerja.

Materi yang disampaikan banyak hal, mulai tentang produktifitas kerja sampai sesama karyawan bisa saling berbagi pengalaman di tempat kerjannya masing-masing. “Bahkan di acara itu muncul harapan adanya campur tangan pemerintah dalam meningkatkan produksi, menciptakan produksi hilir dan buyer dalam komoditas tertentu,” ujar Wiku Wicaksono.
Ketua Umum GPP Jabar-Banten, RHS.

Slamet Bangsadikusumah mengatakan apabila ingin menciptakan suasana kebun yang subur, aman dan nyaman perlu dibangun dari dalam dan bantuan dari luar. Dari dalam perlu menciptakan budaya kerja seperti pelatihan membangun budaya kerja yang kondusif, pelatihan hubungan industri yang harmonis ditempat kerja, dan pelatihan lainnya, serta tetap mempertahankan eksistensi perkebunan.
Dr, Achad Imron Rosyadi, MS,.CAP, selaku Sekertaris Umum GPP Jabar-Banten menyampaikan,

“Kita harus mulai peduli dengan konsumen yang mengkonsumsi produk-produk pertanian yang sehat. Telah ada inovasi dari anggota GPP dengan bahan-bahan nabati yang tidak berbahaya bagi manusia dan berhasil mengendalikan hama dan penyakit serta ramah lingkungan, dan saat ini produknya sedang dalam proses pengembangan.”

“Sosial Dialog seperti ini harus tetap berlanjut dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang bisa mendorong tumbuhnya industri hilir. Salah satu contohnya perusahaan perkebunan harus mampu menghasilkan produk-produk turunan dari hasil komoditi perkebunan seperti teh dibikin sabun atau alat kosmetik, karet dan sebagainya,” pintanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Apindo Jabar, Ari Hendarmin berpendapat “Pelatihan yang dilaksanakan oleh Sosial Dialog Jabar ini bagus untuk meningkatkan kompetensi para pekerja perkebunan dalam meningkatkan produktifitas di perusahaan” kata dia.

Kekerasan Gender di Lingkungan Kerja
Selain tema peningkatan efektifitas efisiensi kerja, pelatihan kali ini juga mengangkat tema tentang kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence/GBV).

“Buruh perempuan masih menghadapi berbagai kekerasan di lingkungan kerja. Bentuk kekerasan yang muncul pun dalam berbagai wujud. Selama ini kekerasan sering terjadi tetapi jarang terpantau oleh pihak berwenang,” kata Vivi Widyawati, peneliti dari Organisasi Perempuan Mahardika yang menjadi pembicara.

Vivi Widyawati menjelaskan pelatihan ini menekankan pentingnya sosialisasi tentang GBV secara berkala untuk membangun dialog antara serikat buruh, pemberi kerja serta buruh itu sendiri, sehingga persoalan-persoalan berkaitan dengan GBV ditempat kerja bisa dibicarakan secara bersama. Selama ini banyak terjadi kekerasan dan pelecehan salah satunya di sektor perkebunan. Akan tetapi hal ini seperti terabaikan, dikarenakan belum adanya payung hukum yang membicarakan perlindungan dalam aspek kekerasan berbasis gender, sehingga persoalan ini sulit ditangani.

Selain itu, kuatnya budaya yang masih menempatkan perempuan di posisi marjinal dan subordinat membuat perempuan kurang bisa bersuara menyerukan haknya. “Sebagai contoh ketika perempuan mengalami pelecehan seksual ditempat kerja sedangkan pelaku kekerasan mempunyai kedekatan dengan penguasa, mengakibatkan banyak korban perempuan yang tidak berani untuk melaporkan,” ungkap Vivi.

Membawa isu kekerasan berbasis gender di perburuhan menjadi sama pentingnya dengan isu upah layak. Selain itu, juga untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman bagi buruh baik perempuan dan laki-laki.

Tanggal 21 Juni 2019 yang lalu adalah momen baik khususnya bagi buruh/pekerja perempuan, dimana ILO menerbitkan Konvensi Nomor 190 Tahun 2019 (KILO 190) tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Konvensi ini memuat berbagai ketentuan antara lain mengakui hak setiap orang, tanpa pandang bulu, atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk yang berbasis gender.

KILO 190 juga mencakup keselamatan dan keamanan para calon pekerja yang selama ini belum terakomodasi dengan cukup baik. KILO 190 menjadi buah manis hasil perjuangan panjang serikat pekerja dalam menuntut hak atas rasa aman dan nyaman di tempat kerja.

Setelah KILO 190 ini terbit, harapannya agar pemerintah segera meratifikasi konvensi KILO beserta rekomendasinya dan juga segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena keduanya saling melengkapi.

Selain itu, juga perlu mendorong pemerintah mengeluarkan aturan hukum yang mengikat bagi dunia usaha dan organisasi pemberi kerja untuk menciptakan mekanisme sistem pencegahan, penanganan dan tindak lanjut pelecehan seksual di tempat kerja, disertai dengan sanksi-sankinya supaya menjadi legal formal dan ramah terhadap buruh/pekerja perempuan.

Vivi juga meminta sambil menunggu komitmen dari pemerintah untuk meratifikasi KILO 190, pelaku usaha diharapkan memulai melakukan pencegahan pelecehan seksual dengan menunjukkan komitmen dengan pemberikan pelatihan tentang GBV, dimana materi pelatihan tentang kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja perlu diikuti, baik oleh kaum perempuan dan laki.

“Yang juga sangat penting dilakukan oleh pelaku usaha adalah menindaklanjuti kasus pelecehan dengan memberikan dukungan rehabilitasi bagi korban dan saksi mata, serta melakukan evaluasi internal atas kebijakan yang ada di perusahaan,” paparnya.

Presiden KSBSI dan juga selaku Koordinator National Forum Sosial Dialog Jabar, Elly Rosita Silaban, berpendapat, kegiatan pelatihan ini adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan secara terus menerus, terutama tema tentang kekerasan berbasis gender. Acara kali ini sekaligus untuk mensosialisasikan Konvensi KILO 190 tersebut agar diketahui oleh masyarakat luas terutama buruh atau pekerja serta pelaku usaha.(GANDHI W)