SURABAYAONLINE.CO, GRESIK- Ratusan massa Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota (LSM Forkot) menggelar demo di kawasan industri Java integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar, karena mega proyek di era Bupati Sambari dan Wabup Qosim tersebut tidak pro rakyat, Senin (22/7).
Kharis S. Faqih, kordinator aksi menyatakan keberadaan JIIPE hingga kini tak membawa manfaat positif dan berkah bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Slogan investasi untuk kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja di kawasan industri JIIPE seluas 2,900 hektare lebih, yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dan hunian dengan konsep kota mandiri, ternyata hanya untuk kepentingan segelintir orang.
“Seberapa besar tenaga kerja lokal yang terserap JIIPE, apakah kawasan industri itu peduli lingkungan hidup? Belum ada data valid yang bisa jadi referensi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Satu hal yang pasti dan sering kita dapati di lapangan adalah, carut marut sengketa tanah rakyat yang menjadi korban para spekulan dan investor. Banyak tanah rakyat yang belum dibayar 100 persen oleh pihak JIIPE maupun kaki tangannya,” jelasnya.
Ia juga mengungkap banyaknya tanah kas desa (TKD) yang masih ada di dalam kawasan JIIPE, serta Kali Mireng yang menyempit akibat dibangunnya bendungan sekitar 200 meter. Tidak hanya itu, keberadaan JIIPE juga dianggap menambah potensi kemacetan dan polusi udara.
“Kondisi ini menjadi pesan kepada kita, bahwa ada masalah sosial yang menyelubungi JIIPE. Karena itu, kami Forum Kota mendesak kepada Pemkab Gresik serta Manajemen JIIPE Manyar Gresik untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan,” katanya.
Adapun tuntutan yang disampaikan, yakni penuntasan sengketa lahan rakyat di kawasan JlIPE II, pelibatan tenaga kerja lokal di kawasan JlIPE III, pelestarian lingkungan hidup di wilayah sekitar Kawasan JIIPE IV, serta audit dampak lingkungan akibat pembangunan industri di kawasan JIIPE.
“Kami Forum Kota akan mengelar konsolidasi dengan Ormas, OKP, dan organisasi mahasiswa se-Kabupaten Gresik untuk membangun aliansi bersama, demi menyikapi kasus yang ada di kawasan Industri JIIPE,” ancamnya.
Sementara hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak manajemen JIIPE terkait demo LSM Forkot.
Sekadar diketahui, lahan tempat berdirinya JIIPE semula adalah kawasan pertanian dan budidaya tambak yang kemudian dialih-fungsikan. Kawasan JIIPE dikembangkan PT Berkah Manyar Sejahtera (BMS), perusahaan patungan antara PT Brilian Jasa Terminal lndonesia, anak usaha PT Pelindo (Persero), dan PT. Usaha Era Pertama Nusantara, anak usaha PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk. (Akra). (san)
