SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus mendorong penguatan sistem pencegahan korupsi dengan menanamkan nilai integritas kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN). Sosialisasi ini menyasar pimpinan eselon II, kepala dinas, eselon III, hingga mitra kerja pemerintah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut, sistem birokrasi di Jatim sudah berjalan baik. Terutama melalui pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Pada tahun 2024, capaian MCSP tercatat 94 persen. Meski demikian, aspek integritas internal dinilai masih perlu diperkuat.
“Secara MCSP sudah sangat baik, 94 persen. Artinya sistem birokrasi layanan publik dan transformasi digital berjalan dengan baik. Tapi nilai integritas, khususnya internal, masih lebih rendah dibanding eksternal karena kurangnya penyuluhan,” kata Adhy, Kamis (25/9).
Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk membangun birokrasi yang bersih.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Hendro Gunawan menambahkan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan sejak awal dengan melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Pemerintah bersama masyarakat harus aktif mengantisipasi terjadinya proses korupsi. Kita dari awal sudah diingatkan dan diberikan best prestise, agar ke depan bisa jadi partisipasi aktif semua stakeholder,” ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansyah menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan kali pertama digelar. “Dalam satu tahun ini sudah yang ketiga. Kami mendorong Inspektorat menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi, karena banyak kasus muncul akibat ketidaktahuan,” ucapnya.(*)
