SURABAYAONLINE.CO – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur kembali menerima kunjungan penting. Kali ini, giliran Ketua Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, yang datang langsung ke kantor KI Jatim di Jalan Bandilan 2–4, Waru, Sidoarjo, Selasa (16/9). Kehadiran politisi muda Partai Demokrat itu disambut hangat oleh Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Jatim, A. Nur Aminuddin, serta Panitera Pengganti KI Jatim, Feby Krisbiantoro.
Kunjungan tersebut berlangsung di tengah padatnya agenda visitasi monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik yang tengah dilakukan KI Jatim ke berbagai OPD, BUMD, lembaga vertikal, hingga desa-desa di seluruh Jawa Timur. Monev ini menjadi instrumen penting untuk memastikan badan publik benar-benar menaati UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.
Dalam pertemuan itu, Nur Aminuddin menyampaikan apresiasinya atas kedatangan Ketua Komisi A.
“Terima kasih banyak, di tengah kesibukan Pak Ketua masih sempat hadir langsung di kantor Komisi Informasi Jatim. Dengan begitu, bisa melihat langsung situasi dan kondisi lembaga negara yang bertugas mengawal keterbukaan informasi di Jawa Timur ini,” ujarnya.
Sementara itu, Dedi Irwansyah menegaskan, kunjungannya merupakan bagian dari komitmen DPRD mendengar capaian kerja sekaligus rencana strategis KI Jatim. Ia menekankan bahwa KI adalah mitra strategis Komisi A, baik dalam proses uji kelayakan calon komisioner maupun pelaporan kinerja ke parlemen daerah.
“Ke depan kami siap berkolaborasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat, terutama dengan locus desa. Ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Nantinya kita bisa turun bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kejaksaan Tinggi Jatim untuk sosialisasi hukum sekaligus transparansi di tingkat desa,” tegasnya.
Tak hanya membuka peluang kerja sama, Dedi juga memastikan dukungan DPRD terkait ketercukupan anggaran bagi KI Jatim. Menurutnya, tanpa anggaran yang memadai, mustahil program keterbukaan informasi publik menjangkau seluruh badan publik di Jawa Timur yang memiliki jumlah desa terbesar di Indonesia.
“Soal anggaran, silakan komisioner KI audiensi dengan Pak Sekdaprov Jatim, nanti catatannya akan kami tindaklanjuti. Pertengahan Oktober, kami juga akan mengundang KI Jatim untuk menyampaikan program strategis serta kebutuhan anggarannya,” tambahnya.
Selain itu, Dedi mengungkapkan program baru DPRD Jatim bertajuk Aspirasi Sekuad—serap aspirasi dengan melibatkan kaum muda dan pelajar—yang akan diluncurkan akhir September mendatang. Ia memastikan KI Jatim akan dilibatkan dalam agenda tersebut.
Menanggapi hal itu, Nur Aminuddin menyambut baik rencana DPRD Jatim. “Ruang partisipasi publik adalah bagian penting dari keterbukaan informasi. Kami tentu menyambut gembira dan mengapresiasi program inovatif DPRD Jatim ini,” katanya.
