SURABAYAONLINE.CO – Pemeritah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Organisasi mengadakan Workshop Penguatan Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jatim, di Harris Hotel, Jumat (2/9). Workshop dihadiri seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim dan para Sekretaris Derah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Kegiatan yang diadakan secara secara luring dan daring ini diselenggarakan atas kerjasama antara Pemprov Jatim melalui Biro Organisasi dengan program nasional United States Agency for International Development (USAID) Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien, dan Kuat (ERAT).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, saat membuka acara, menyampaikan apresiasi atas terselenggarakannya workshop ini. Menurutnya, Workshop Penguatan Inovasi Pelayanan Publik kali ini sebagai bentuk peneguhan komitmen Pemprov Jatim untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui inovasi dari seluruh jenis layanan di perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Jatim menuju pelayanan prima CETTAR (Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif).
“Di era saat ini, inovasi menjadi kunci, inovasi adalah ruh birokrasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Gubernur di berbagai kesempatan, bahwa inovasi akan mampu menjawab harapan tuntutan masyarakat secara lebih cepat. Inovasi memungkinkan kita tidak hanya bekerja biasa-biasa saja atau ordinary tapi dengan cara luar biasa atau extra ordinary. Hanya dengan begitu kita dapat mengikuti berbagai perkembangan yang sangat cepat dan masif dengan pelayanan yang makin prima,” terang Sekdaprov Adhy
Lebih lanjut dikatakan Sekdaprov Jatim, sejak pandemi covid pemerintah telah mendorong mempercepat transformasi digital tak terkecuali dalam hal pelayanan publik. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital pada masyarakat turut mengaselerasi dan mengkoordinasi pelayanan publik di negara ini.
“Namun saya ingatkan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berbicara persoalan digital servicenya tetapi juga kesiapan dari perubahan pola pikir atau kompetensi baik penyedia pelayanan publik maupun masyarakatnya. Di sinilah urgensi literasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita dalam proses digitalisasi pelayanan publik,” terangnya.
Dikatakannya, berbagai upaya telah dilaksanakan Pemprov Jatim dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Antara lain, terus mendorong pemerintah kab/kota berinovasi, salah satunya dengan menyelenggarakan fasilitasi penyusunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik, penyelenggaraan inovasi pelayanan publik, dan membangun rumah inovasi sebagai knowladge center yang akan dikembangkan sebagai ekosistem inovasi dalam rangka menumbuhkan budaya inovasi.
“Dengan demikian setiap perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota mampu melahirkan inovasi-inovasi untuk percepatan peningkatan kinerjanya atau mengatasi permasalahan secara lebih efektif dan efisien,”’ jelasnya.
“Jatim sejak 2014 hingga tahun 2022 telah mendapat apresiasi besar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI, khususnya dalam kompetensi inovasi pelayanan publik atau KIPP. Tahun ini tercatat ada 18 inovasi provinsi dan kabupaten kota yang mendapat Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji dan Outstanding Achievment Public Service Award yang insyaallah merupakan perolehan penghargaan terbanyak se Indonesia,” imbuhnya.
Workshop ini mengahdirkan dua narasumber, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Diah Natalisa serta Menteri Kabinet Kerja RI tahun 2014 – 2019, Ignasius Jonan.
Dalam kesempatan tersebut Diah memaparkan terkait kebijakan nasional dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik yang berkualitas. Dijelaskan, di era digital saat ini, teknologi informasi atau information technology (IT) merupakan salah satu tools untuk men-deliver inovasi. Sedangkan Ignasius Jonan memaparkan materi tentang Pengembangan Pelayanan Publik.
