SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Memperingati Hari Pahlawan sekaligus Dies Natalis ke-66 ITS, Selasa (10/11), lebih dari 1.500 mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ITS (BEM ITS) menyuarakan berbagai persoalan bangsa melalui aksi massa di Taman Air Mancur Pemuda, Surabaya. Mengusung semangat keberpihakan terhadap rakyat, aksi ini menjadi bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah serta memperjuangkan keadilan sosial.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan sikap Keluarga Mahasiswa ITS (KM ITS) bertajuk Rakyat Bukan Tumbal Kekuasaan! yang dirilis pada 8 November 2026. Bersama elemen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan masyarakat sipil, mahasiswa ITS membawa 17 tuntutan yang mencakup empat rumpun persoalan, yakni lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pendidikan dan ketenagakerjaan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta keadilan ekonomi.
Dalam bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan seluruh konsesi izin usaha yang terbukti merusak lingkungan serta mencabut izin operasional proyek yang melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan merugikan masyarakat. Mahasiswa juga menuntut optimalisasi penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Hal tersebut perlu disertai keterbukaan seluruh data anggaran penanggulangan bencana dan peningkatan alokasi anggarannya. Selain itu, mahasiswa mendesak pemberian hukuman seberat-beratnya kepada koruptor yang memanfaatkan penderitaan korban bencana. Pemenuhan seluruh hak masyarakat terdampak bencana alam serta penyelesaian pemulihan lingkungan di wilayah terdampak juga menjadi bagian dari tuntutan tersebut.
Pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, ribuan mahasiswa menyoroti pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga didesak menjamin mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas.
Sementara itu, dalam bidang demokrasi dan HAM, mahasiswa menuntut penghentian tindakan represif, brutalitas, intimidasi, dan teror terhadap masyarakat. Mereka juga mendesak penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan terhadap jurnalis dan aktivis dari praktik pembungkaman serta kriminalisasi turut menjadi perhatian.
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengembalikan TNI ke barak dan menghentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil. Selain itu, penindakan terhadap organisasi masyarakat maupun kelompok preman yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil, penegakan hukum terhadap seluruh pelaku pelanggaran HAM tanpa memandang jabatan dan golongan, serta penghapusan praktik impunitas kekuasaan menjadi tuntutan yang disuarakan. Mahasiswa turut mendesak pemulihan hak-hak seluruh korban beserta keluarga korban pelanggaran HAM.
Adapun dalam bidang keadilan ekonomi, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah didesak memberikan kompensasi kepada seluruh korban keracunan MBG serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan kedua program tersebut. Mahasiswa juga menuntut penerapan kebijakan perpajakan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden BEM ITS Rakan Naufal Alief menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan tanggung jawab nyata dari pemerintah. Menurutnya, pembangunan seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan justru menghadirkan ketimpangan dan mengorbankan hak-hak rakyat. “Kami tegaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja sebab di tengah janji besar dan ambisi kekuasaan, rakyat justru terus dihadapkan pada ketidakadilan,” tegasnya pada pelaksanaan aksi.
Rakan juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab sosial untuk turut mengawal arah pembangunan bangsa. “Aspirasi yang kami sampaikan ini semoga menjadi pengingat bagi pemerintah agar setiap kebijakan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.
Aksi tersebut menjadi wujud nyata komitmen ITS dalam membentuk mahasiswa yang kritis dan berani menyampaikan pendapat. Melalui ruang berekspresi yang terbuka, ITS mendorong mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan konstruktif tanpa kekerasan maupun tindakan yang merusak fasilitas umum.(*)
