Surabayaonline.co, – SAMPANG — Semangat kebersamaan warga di berbagai wilayah Kabupaten Sampang kian membara. Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah, aksi gotong royong masyarakat untuk memperbaiki jalan secara mandiri (swadaya) marak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Fenomena positif ini mendapat apresiasi tinggi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang. Plt. Kepala Dinas PUPR Sampang, Siti Muathifah, yang akrab disapa Atik menilai inisiatif tersebut sebagai wujud murni kecintaan, rasa memiliki, dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerah.
Selama beberapa tahun terakhir, kemampuan keuangan daerah untuk infrastruktur jalan memang mengalami penyesuaian. Hal ini membuat pemerintah belum dapat menangani seluruh ruas jalan secara serentak, sehingga pengerjaan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas.
Kendati demikian, Atik memastikan bahwa sinergi antara warga dan pemerintah akan terus berjalan beriringan guna mengoptimalkan pembangunan infrastruktur.
Hal senada disampaikan oleh Plt. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DPUPR Sampang, Syahrul Anam Baidowi. Ia menjelaskan bahwa meskipun anggaran tidak stabil dan terbatas sesuai kebutuhan, pihaknya terus menggenjot progres pembangunan fisik jalan kabupaten secara maksimal.
Kepada Surabayaonline.co, Syahrul membeberkan catatan alokasi anggaran dan progres perbaikan jalan dalam tiga tahun terakhir.
Menurutnya pada tahun 2024, Anggaran sebesar Rp25.228.888.000 dengan panjang jalan yang diperbaiki mencapai 9.296 meter. Dan tahun 2025, Anggaran sebesar Rp44.144.670.000 dengan panjang jalan terbangun mencapai 13.564 meter.
Sementara tahun 2026 saat ini, Anggaran sebesar Rp34.850.000.000 dengan target perbaikan jalan sepanjang 14.604 meter.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak tinggal diam melihat tingginya antusiasme warga. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perbaikan jalan swadaya, Dinas PUPR telah menyalurkan lebih dari 400 drum hotmix sepanjang tahun 2026 ini untuk 14 kecamatan di Kabupaten Sampang.
Agar swadaya masyarakat tidak sia-sia dan hasilnya lebih tahan lama, pihak Dinas PUPR mengimbau masyarakat untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah setempat (melalui kecamatan atau instansi terkait) sebelum memulai perbaikan.
Koordinasi ini dinilai sangat krusial agar pembangunan jalan memperhatikan aspek teknis, seperti kekuatan struktur dan tonase (kemampuan menahan beban kendaraan).
Melalui komunikasi yang baik, pemerintah daerah tidak hanya dapat memberikan arahan teknis, tetapi juga berpeluang menyalurkan dukungan material konstruksi—seperti aspal (hotmix) atau semen—sesuai dengan ketersediaan anggaran.
“Semangat gotong royong swadaya masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan dengan program pembangunan pemerintah daerah, sehingga penanganan infrastruktur jalan bisa dilakukan secara lebih terarah sesuai kebutuhan dan kemampuan yang tersedia,” pungkas Atik.(Cepy/F-R)
