Surabayaonline.co, – SAMPANG — Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam membangun fondasi masyarakat yang sejahtera kembali ditunjukkan lewat terobosan nyata. Melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes & KB), Pemkab Sampang resmi meluncurkan program Pelayanan KB Serentak se-Kabupaten Sampang yang berlangsung mulai 7 September hingga 7 Oktober 2026.
Inisiatif bernilai strategis dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia ini berfokus pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan layanan KB Pasca-Persalinan. Menariknya, seluruh fasilitas ini dibuka secara 100% gratis di seluruh faskes dan didampingi langsung oleh para penyuluh KB di lapangan. Langkah proaktif ini lahir dari sinergi kokoh antara Dinkes & KB Sampang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Kesehatan RI.
Plt. Kepala Dinkes & KB Kabupaten Sampang, dr. Dwi Herlinda Lusi Harini, menegaskan pentingnya momen ini sebagai pijakan menuju masa depan daerah yang lebih cerah.
“Merencanakan keluarga adalah kunci mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Melalui program KB, kita tidak hanya menjaga kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mencegah stunting serta membina Generasi Emas yang cerdas di Kabupaten Sampang,” ungkap dr. Dwi Herlinda penuh optimisme.
Visi besar tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Zahruddin. Ia menekankan bahwa gerakan ini berorientasi pada kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban statistik.
“Tujuan utama program KB adalah membentuk keluarga yang kecil, sehat, dan sejahtera melalui pengaturan jumlah serta jarak kehamilan yang ideal,” ujar Zahruddin. Ia merinci empat pilar utama gerakan ini: pengendalian pertumbuhan penduduk, pengaturan kelahiran, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak.
Apresiasi tinggi patut diberikan atas keberanian Pemkab Sampang menggratiskan layanan vital ini. Namun, agar visi mulia menuju Generasi Emas tidak berhenti sebagai wacana, ada beberapa poin kritis yang perlu terus dikawal bersama, antaranya :
Pemerataan kualitas layanan hingga pelosok, maksudnya akses gratis harus diimbangi dengan kesiapan logistik dan ketersediaan tenaga medis yang merata, khususnya di faskes kawasan pedesaan Sampang, agar warga di pelosok mendapatkan mutu pelayanan MKJP yang sama baiknya dengan di wilayah perkotaan.
Pendampingan pasca tindakan, yaitu Pelayanan serentak diharapkan tidak berhenti pada saat pemasangan alat kontrasepsi saja. Pemantauan berkala dan penanganan keluhan pasca-pemasangan oleh penyuluh KB menjadi kunci agar masyarakat merasa aman dan nyaman.
Serta integrasi lintas sektor untuk Stunting, dimana Program KB adalah instrumen pencegahan dari sisi jarak kelahiran. Namun untuk benar-benar menekan stunting, Pemkab perlu memastikan program ini berjalan irisan secara langsung dengan pemenuhan gizi, saniter air bersih, dan pengentasan kemiskinan di tingkat desa.
Langkah progresif yang diambil Pemkab Sampang ini menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas hidup warga. Kunci keberhasilan selanjutnya terletak pada konsistensi eksekusi di lapangan serta transparansi capaian program bagi masyarakat.(FR)
