SURABAYAONLINE.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjajaki sinergi strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas digitalisasi layanan publik, sekaligus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (21/8/2026) pagi. Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib, jajaran staf ahli, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran pimpinan BRI.
Sinergi tersebut diarahkan untuk menyatukan potensi dan sumber daya kedua pihak, khususnya dalam menghadirkan layanan perbankan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi bagi masyarakat Kabupaten Malang.
Salah satu fokus yang ditawarkan BRI adalah digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Melalui kanal digital BRI, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Group Head Institutional BRI menegaskan kesiapan perseroan menjadi mitra strategis Pemkab Malang dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah.
“Kami hadir untuk membawa solusi bagi Pemkab Malang. Dengan jaringan kami yang sangat luas hingga ke pelosok desa, kami ingin membantu mengakselerasi penerimaan daerah secara sistematis dan efisien,” ujarnya.
Dukungan tersebut ditopang jaringan BRI yang tersebar luas, yakni lima kantor cabang, 14 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 60 kantor unit, serta lebih dari 100.000 Agen BRILink di wilayah Malang dan sekitarnya.
Selain itu, basis pengguna aplikasi BRImo yang mencapai sekitar 3,5 juta pengguna dinilai menjadi potensi untuk memperluas transaksi digital masyarakat.
Tidak hanya menyasar penerimaan daerah, BRI juga menawarkan Qlola, layanan Cash Management yang dapat mendukung pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Layanan tersebut dapat dimanfaatkan, antara lain, untuk mendukung pengelolaan keuangan RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang.
Melalui sistem tersebut, pengelolaan likuiditas, penerimaan pendapatan (collection), hingga penyaluran dana (disbursement) dapat dilakukan secara terintegrasi dan real-time.
Pemanfaatan sistem digital tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan badan layanan milik pemerintah daerah.
Di sisi lain, kerja sama Pemkab Malang dan BRI juga diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib mengatakan kolaborasi dengan BRI diharapkan tidak berhenti pada digitalisasi transaksi, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi strategis.
“Mendukung pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu penyumbang PMI terbesar di Jawa Timur. Menjangkau nelayan di wilayah Malang Selatan melalui layanan perbankan yang selama ini mungkin belum terakses secara maksimal,” ungkapnya.
Pemkab Malang juga mendorong adanya pelatihan, pameran, hingga business matching internasional untuk membantu produk lokal Malang menembus pasar ekspor.
Menurut Lathifah, perluasan akses layanan perbankan hingga wilayah pedesaan menjadi modal penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Hal tersebut mencakup pelaku UMKM, nelayan, maupun PMI.
Pemkab Malang pun menyambut positif penjajakan sinergi dengan BRI sebagai bagian dari upaya menghadirkan inovasi pelayanan publik sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, aman, dan transparan.
“Harapan kami, pertemuan ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Malang. Layanan BRI yang menjangkau hingga tingkat kecamatan menjadi modal penting untuk menyukseskan berbagai program pemerintah pusat maupun daerah,” tutur Lathifah.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Malang optimistis transformasi digital sektor keuangan daerah dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Digitalisasi diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat PAD, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
