SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar menjadi wadah berkeluh kesah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Sebaliknya, organisasi yang menaungi pemerintah kota se-Indonesia itu bertekad terus melahirkan inovasi dan solusi konkret demi mendukung kedaulatan bangsa.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, saat membuka rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Apeksi 2026 di Kota Medan, Rabu (1/7) malam. Rangkaian Rakernas tersebut berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026.
Ia menyampaikan bahwa Rakernas Apeksi menjadi momentum penting bagi pemerintah kota di tengah menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Bahkan, sejak tahun lalu, daerah dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari penanganan bencana, pengurangan transfer ke daerah (TKD), efisiensi anggaran, belanja pegawai, hingga pengelolaan sampah.
Menurutnya, tantangan tersebut akan terus berkembang sehingga pemerintah kota harus semakin tangguh dalam mencari jalan keluar. “Kita diciptakan bukan untuk berkeluh kesah. Tapi kita diciptakan untuk terus berinovasi, membangun kekuatan kita dengan bersinergi antara satu kota dengan kota yang lainnya,” ujar Eri.
Wali kota menegaskan tantangan pemerintah daerah tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Karena itu, Apeksi harus menjadi ruang kolaborasi agar setiap kota dapat saling belajar dan memperkuat satu sama lain.
“Kita punya tekad bahwa Apeksi hari ini tidak ada kota yang tertinggal dan tidak ada kota yang paling baik di antara kita. Tapi ketika sesama kota itu bisa saling menguatkan, ketika ada kelebihan di kota itu diberikan kepada kota yang lainnya, itu baru namanya Apeksi untuk negeri,” tuturnya.
Dalam Rakernas kali ini, Apeksi membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah kota. Di antaranya revisi UU Pemerintahan Daerah, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), kebijakan belanja pegawai, ketahanan pangan, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pembahasan dilakukan melalui sejumlah forum yang melibatkan Perangkat daerah (PD), seperti Forum Pangan, Forum Kepala Bappeda (Bakti), Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Digital, serta Forum Bisnis dan Investasi.
Selain itu, Ketua TP PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dari berbagai kota juga mengikuti forum penguatan kapasitas untuk berbagi pengalaman dalam membangun ketahanan keluarga dan kesehatan mental. Sementara itu, generasi muda dari berbagai daerah menyampaikan aspirasi kepada para wali kota melalui forum Youth City Changers (YCC).(*)
