SURABAYAONLINE.CO, Surabaya– Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyoroti pentingnya integritas aparatur sipil negara (ASN). Hal ini menyusul terungkapnya kasus pungutan liar (pungli) di lingkungan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Dalam kasus ini, tercatat sebanyak 19 ASN diduga ikut menikmati hasil pungli dari perizinan pertambangan dan air tanah.
“Pertama, untuk kasus ESDM ini, kami serahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jatim. Kami juga sudah menugaskan para pengacara untuk mendampingi mereka dan keluarganya. Insya Allah mereka sudah berjalan sesuai prosedur,” kata Adhy kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/4).
Kedua, lanjut Sekdaprov Adhy, pihaknya juga akan menganalisis lagi bagaimana mekanisme SOP dan untuk menimbulkan kembali motivasi ASN Pemprov Jatim agar tidak down. Tentu utamanya membangun kembali integritas. Sistem sudah bagus, kalau integritas tidak dibangun ya percuma.
Selain proses hukum, Pemprov Jatim juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam layanan perizinan di sektor ESDM. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki sistem sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa.
“Secara sistem sebenarnya sudah bagus, tetapi persoalan integritas menjadi kunci. Ini yang akan kami intervensi melalui pembinaan dan penguatan nilai-nilai integritas ASN,” jelasnya.
Adhy menambahkan, pelaksana tugas (plt) di Dinas ESDM bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap SOP yang ada. Jika ditemukan kekurangan, akan segera dilakukan perbaikan.
Terkait pendampingan hukum, Adhy menyebut langkah tersebut diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap ASN agar tetap mendapatkan haknya dalam proses hukum.
“Supaya ada keadilan dan objektivitas. Bagaimanapun mereka tetap harus mendapatkan perlindungan. Kami juga ingin memastikan komunikasi tetap terjalin dengan baik, termasuk untuk mengetahui kebutuhan mereka,” katanya.
Sementara itu, terkait ASN yang telah mengembalikan uang hasil pungli, Adhy menyebut hal tersebut menjadi catatan penting bagi Pemprov Jatim. Pembinaan akan dilakukan untuk memperbaiki integritas para ASN tersebut.
“Yang jelas ini menjadi bahan evaluasi kami. Sudah kami tugaskan Plt dan BKD untuk melakukan pembinaan. Uang yang berasal dari pungli juga sudah dikembalikan,” pungkasnya.(*)
