SURABAYAONLINE.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan provinsi guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas pada 2027. Hal ini mengemuka dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2027 yang digelar di Pendapa Surya Graha, Kamis (26/3/2026).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa, yang hadir mewakili Bapperida Jatim, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan akan difokuskan pada penguatan layanan dasar sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, selaras dengan tema RKP Nasional 2027, yakni akselerasi pertumbuhan melalui produktivitas, investasi, dan industri,” ujarnya.
Dalam paparannya, Endy mengungkapkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Magetan masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi 27,52 persen. Disusul sektor perdagangan 16,09 persen, industri pengolahan 12,48 persen, dan konstruksi 7,69 persen.
Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp26,37 triliun, kontribusi Magetan terhadap perekonomian Jawa Timur berada di kisaran 0,77–0,80 persen dalam lima tahun terakhir.
“Magetan memiliki potensi besar di sektor pertanian, jasa pendidikan, kesehatan, serta informasi dan komunikasi yang menunjukkan daya saing lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi,” jelasnya.
Endy menilai, percepatan ekonomi daerah dapat dicapai jika Magetan mampu memperkuat hilirisasi produk, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi di sektor unggulan.
Selain itu, pemberdayaan UMKM disebut menjadi kunci utama dalam menciptakan ekonomi inklusif.
“UMKM harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan ekosistem yang adaptif, mulai dari pelatihan, akses pembiayaan, sertifikasi, hingga digitalisasi,” tegas Endy.
Ia menambahkan, sektor ekonomi kreatif, produk olahan pertanian, serta pariwisata kuliner menjadi peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru di Magetan.
Pemprov Jatim juga memberikan arahan strategis pembangunan wilayah, termasuk pemenuhan layanan dasar seperti air minum, pengelolaan limbah, ruang terbuka hijau, serta penataan kawasan kumuh.
Selain itu, peningkatan konektivitas jalan Madiun–Magetan dan Madiun–Ponorogo–Pacitan menjadi prioritas untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi.
“Konektivitas dan layanan dasar adalah fondasi. Jika ini terpenuhi, ekonomi akan bergerak lebih cepat, terutama di kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.
Meski pertumbuhan ekonomi Magetan berada di kisaran 4,69–5,23 persen, Endy mengingatkan bahwa angka kemiskinan masih berada pada rentang 7,39–8,24 persen dan perlu ditekan.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Magetan telah masuk kategori tinggi, namun peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas.
“SDM harus disiapkan menghadapi transformasi ekonomi. Layanan kesehatan, penanganan stunting, hingga pengendalian penyakit tidak menular harus terus diperkuat,” katanya.
Dalam penutupnya, Endy menekankan bahwa target pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah daerah diminta mulai mengoptimalkan skema pembiayaan alternatif.
“Kami mendorong pemanfaatan creative financing. Kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN, hingga ekonomi hijau harus mulai dirancang untuk mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap Musrenbang RKPD tidak sekadar menjadi forum seremonial, melainkan momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan yang terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
