Surabayaonline.co, – SAMPANG – Visi Kapolres Sampang, AKBP Hartono, untuk mempererat hubungan dengan insan pers melalui program “Piramida” (Ngopi Bareng Kapolres dan Media) tampaknya hanya menjadi macan kertas di tingkat bawah. Lebih dari sebulan sejak instruksi tersebut dikeluarkan pada awal Februari 2026, mayoritas Kapolsek di jajaran Polres Sampang terkesan membangkang dan enggan melaksanakan instruksinya.
Kepala Seksi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo saat konfirmasi menolak tanggung jawabnya, dengan nada kurang sedap, pihaknya mengaku tidak tau menau soal pelaksanaan Piramida di tingkat Kecamatan atau jajaran Kapolsek.
“Saya tidak tau Piramida di jajaran Kapolsek terlaksana atau tidak, dan ada berapa Kapolsek yang menggelar dan yang belum mas, yang pasti sudah instruksi langsung dari bapak Kapolres kepada seluruh Kapolsek” jelasnya.
Investigasi dilapangan menunjukkan bahwa dari 14 kecamatan di Kabupaten Sampang, lebih dari separuh Kapolsek belum menunjukkan tanda-tanda akan menggelar agenda serupa. Daftar wilayah yang kuat diduga “absen” dalam menjalankan instruksi ini meliputi:
Polsek Sampang, Camplong, Pengarengan, Sreseh, Torjun, dan Ketapang, Sokobanah, Tambelangan, Kedundung, Robatal, Karang Penang, dan Omben.
Fenomena ini memicu pertanyaan besar terkait soliditas internal Korps Bhayangkara di Sampang. Apakah ada kendala teknis, ataukah memang ada resistensi dari para Kapolsek untuk membangun transparansi dengan media di wilayah hukumnya masing-masing?
Ketua Media Center sekaligus Penasehat PWI Sampang, Fathor Rahman yang akrab disapa Mamang, tidak menutupi kekecewaannya. Ia menyoroti inkonsistensi AKBP Hartono yang sejak menjabat pada 14 Januari 2025, tercatat baru dua kali menggelar agenda Piramida.
“Seharusnya ini program rutin sesuai arahan Kapolri, bukan agenda situasional. Jangan sampai pers hanya dirangkul saat kepolisian merasa butuh atau saat ada isu yang perlu diredam,” tegas Mamang dalam kritik pedasnya.
Tak hanya soal frekuensi, pelaksanaan Piramida di tingkat Polres juga dinilai cacat inklusivitas. Muncul tudingan adanya praktik “tebang pilih” terhadap organisasi media tertentu yang diundang. Hal ini dianggap berbahaya karena dapat menciptakan sekat-sekat kecemburuan dan memicu perpecahan di antara kuli tinta.
Mamang mengingatkan agar wartawan di Sampang tetap teguh pada marwah profesi sebagai pilar keempat demokrasi.
“Wartawan harus menjaga idealisme. Jangan mau hanya dijadikan alat kepentingan atau pemanis seremoni. Pers yang kuat adalah pers yang bersatu dalam fungsi kontrol sosial, bukan yang terkooptasi oleh kepentingan instansi penegak hukum,” tambahnya.(Yat/F-R)
