SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Pemkot Surabaya terus berkomitmen melakukan penyelesaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Saat ini, tercatat masih ada sekitar 181.867 Kartu Keluarga (KK) atau sekitar 506.678 jiwa yang berstatus tidak ditemukan oleh petugas surveyor di lapangan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan bahwa pendataan yang melibatkan 5.000 ASN sebagai surveyor ini telah berlangsung sejak Oktober 2025. Namun, terdapat sekitar 17 persen warga yang belum terdata karena berbagai faktor. Mulai dari migrasi penduduk, anggota keluarga yang tidak bisa ditemui hingga penolakan di kawasan perumahan elite.
“Kami mengharapkan warga yang belum sempat ditemui petugas untuk proaktif melakukan konfirmasi keberadaan mereka melalui website surabaya.go.id. Ini penting agar pemerintah memiliki data akurat untuk perencanaan pembangunan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial,” ujar Eddy dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Eks Humas Pemkot Surabaya pada Kamis, (19/2).
Eddy menerangkan, warga yang merasa belum disurvei diimbau untuk melakukan konfirmasi mandiri sebelum 31 Maret 2026. Proses ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama melalui laman resmi surabaya.go.id, dengan memasukkan NIK, tanggal lahir, serta alamat domisili saat ini.
Kemudian, cara yang kedua adalah mendatangi kantor kelurahan setempat untuk melapor secara langsung. Ia menegaskan bahwa konfirmasi ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga agar warga mendapatkan intervensi yang tepat.
Terkait keamanan data, pemkot menjamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. “Di website, data warga hanya ditampilkan dalam bentuk inisial dan informasi umum (RT/RW/Kecamatan) untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menyatakan bahwa tujuan dari DTSEN adalah memperbaharui data warga untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat secara maksimal dari desil 1 hingga desil 10.“Data ini akan menjadi satu-satunya acuan bagi seluruh program bantuan dari Kementerian, Lembaga, maupun pemerintah daerah tanpa terkecuali,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko memberikan apresiasi sekaligus catatan untuk Pemkot Surabaya. Ia meminta pemkot memastikan proses validasi setelah warga mengisi website berjalan cepat.
“Jangan sampai pelayanan publik terhenti terlalu lama, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Kami mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk RT dan RW, untuk membantu menyosialisasikan pentingnya konfirmasi data ini demi kesuksesan program nasional di Surabaya,” tegas Yona.
Terakhir, ia mendukung penuh penggunaan platform surabaya.go.id sebagai upaya jemput bola agar warga bisa melakukan konfirmasi mandiri secara mudah.“Saya berharap aplikasi ini menjadi boosting atau pendorong agar pendataan selesai lebih cepat dari rata-rata harian sebelumnya,” pungkasnya.(*)
