Surabayaonline.co, – SAMPANG, – Aura formal menyelimuti aula terbuka Mapolres Sampang pada Rabu malam (05/02/2026). Di bawah kerlip lampu, program “Piramida” (Ngopi Bareng Kapolres dan Media) digelar. Namun, di balik kepulan asap kopi dan tawa basa-basi, tersimpan kritik tajam mengenai komitmen transparansi dan pola kemitraan yang dianggap “tebang pilih”.
Banyak insyan pers menilai Kapolres Sampang AKBP Hartono minim agenda bersama pers, dan bahkan terkesan sarat spekulasi seperti yang tercermin dalam acara Piramida tersebut.
Kehadiran Kapolres Sampang, AKBP Hartono, yang didampingi jajaran elitnya—mulai dari Kasat Lantas, Reskrim, Intelkam, hingga Kasi Humas—ternyata tidak cukup membendung miringnya opini publik.
Catatan hitam muncul ke permukaan: sejak menjabat pada 14 Januari 2025, AKBP Hartono tercatat hanya dua kali menggelar agenda Piramida. Untuk program yang digagas Kapolri sebagai wadah komunikasi rutin, frekuensi setahun sekali ini dinilai sangat jauh dari kata ideal. Minimnya intensitas pertemuan ini memicu spekulasi bahwa kemitraan yang dibangun hanya bersifat aksidental digelar hanya saat kepolisian merasa butuh “perisai” publikasi.
Menariknya, acara Piramida tersebut juga terindikasi Strategi “Tebang Pilih” yang Mencederai Harmonisasi, hingga berpotensi perpecahan antar Pers atau Media di Sampang.
Sorotan paling tajam tertuju pada inklusivitas undangan. Meski Diskominfo Kabupaten Sampang mencatat ada 8 organisasi pers yang aktif, realitas di lokasi berkata lain. Strategi “tebang pilih” terlihat nyata dengan tidak diundangnya sejumlah elemen penting, termasuk Media Center Sampang (MCS).
Eksklusivitas ini dianggap mencederai semangat harmonisasi. Alih-alih merangkul seluruh pilar demokrasi, Polres Sampang justru terkesan memilah-milah kawan bicara, sebuah langkah yang kontraproduktif dengan tujuan awal program Piramida.
Ketua MCS sekaligus Penasehat PWI Sampang, Fathor Rahman, S.Sos (akrab disapa Mamang), memberikan respons menohok atas dinamika ini. Mantan Ketua PWI Sampang dua periode tersebut mengingatkan agar pers tidak kehilangan tajinya di hadapan kekuasaan.
“Wartawan harus menjaga idealisme dan etika. Jangan sampai pers sebagai pilar keempat demokrasi hanya dihargai saat dibutuhkan, apalagi sekadar dimanfaatkan untuk kepentingan sektoral,” tegas Mamang dengan nada lugas.
Ia menekankan bahwa penguatan wawasan dan integritas adalah harga mati agar fungsi kontrol sosial tidak lumpuh atau terkooptasi oleh kepentingan instansi penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada AKBP Hartono sejak Rabu malam tidak membuahkan hasil. Kapolres Sampang memilih bungkam, membiarkan tanda tanya besar menggantung di balik agenda kopi bareng yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi.(Yat/F-R)
