SURABAYAONLINE.CO – Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) resmi dibuka di Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti para Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota se-Jawa Timur, perwakilan kementerian/lembaga, serta jajaran unit kerja di Diskop UKM Jatim.
Acara dibuka oleh MC, Prambayu Candra Kirana, yang mengajak seluruh peserta menyatukan niat demi kelancaran agenda strategis ini. Ia menegaskan, forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan program pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Laporan panitia disampaikan oleh Arina Nur Fauziyah, Ketua Tim Kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran. Ia menjelaskan bahwa agenda utama rapat koordinasi ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Tujuan kegiatan ini untuk menyelaraskan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM tahun 2025, sekaligus mendapatkan informasi rencana program tahun 2026,” ungkap Arina dalam кeterangan tertulis, Senin (8/12/2025).
Plt. Sekretaris yang mewakili Kepala Diskop UKM Jatim, Andrio Himawan Wahyu Aji, menekankan pentingnya forum ini dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal ke depan.
“Tahun 2026 nanti dana transfer dari pusat ke daerah akan mengalami penurunan. Karena itu kita harus semakin memperkuat sinergi agar program-program tetap berdampak bagi masyarakat,” ujar Andrio.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan.
“Permasalahan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, namun menjadi agenda bersama yang harus kita selesaikan melalui kebijakan yang selaras dan solusi nyata bagi koperasi dan UMKM,” imbuhnya.
Diskusi panel dipandu oleh Nurareni Widiastuti, Ketua Tim Kerja Substansi Pariwisata, Koperasi, dan UMKM Bappeda Provinsi Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan arah kebijakan ke depan.
“Forum ini bukan hanya menerima materi, tetapi kita ingin memastikan kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan berdampak,” ujarnya.
Sebagai pemateri pertama, Eka Pan Lestari, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Koperasi RI, memaparkan program prioritas pemberdayaan koperasi tahun 2026. Materi ini menjadi perhatian peserta karena menyangkut sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Materi berikutnya disampaikan oleh Moch. Irsan Ali dari Kementerian UMKM RI. Ia menekankan pentingnya optimalisasi data dalam perencanaan program.
“Optimalisasi data pemberdayaan koperasi sangat penting, hal ini agar perencanaan tidak sekadar administratif tetapi dapat memberi dampak nyata di lapangan,” tegas Irsan.
Seusai pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi daerah sekaligus mencari solusi bersama atas berbagai tantangan yang dihadapi koperasi dan pelaku UMKM.
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2025 ini diharapkan menjadi pondasi kolaborasi yang lebih solid dalam menyongsong tantangan tahun 2026. Di tengah dinamika ekonomi, penyelarasan program pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan sektor koperasi dan UMKM di Jawa Timur dapat berjalan adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap arah kebijakan nasional.
