Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah mengharapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2023. Capaian WTP ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang melibatkan semua unit kerja di lingkungan Kemnaker.
“Tanpa kerja sama, saya kira tidak ada opini WTP ini,” kata Ida Fauziyah saat membuka rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bertema ‘Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran sebagai Wujud Cinta pada Kemnaker’ di Gedung Tridarma Kemnaker, Jakarta, Jumat (11/7/2024).
Dalam sambutannya, Ida Fauziyah turut memberikan apresiasi kepada jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal yang telah mengawali proses pemeriksaan oleh BPK, sejak dimulai Januari hingga Mei lalu.
“Saya menerima laporan Bapak dan Ibu APIP yang berjibaku mengawal dan mendampingi semua unit kerja yang diperiksa oleh tim BPK. Menjadi jembatan komunikasi antara tim BPK dengan unit kerja yang diperiksa, memverifikasi dan memastikan semua dokumen yang diminta oleh tim BPK sudah sesuai dan lengkap,” katanya.
Ida Fauziyah mengatakan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan anggaran. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun ini sudah jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.
“Saya berharap tahun depan lebih sedikit lagi, bahkan jika kita semua konsisten untuk menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan, maka saya yakin suatu saat ketika auditor eksternal melakukan pemeriksaan kita bisa mencapai zero temuan,” ujar Ida Fauziyah.
