SURABAYAONLINE.CO, Malang – Jawa Timur yang memiliki sekitar 9,7 juta UMKM harus diberikan prioritas. Jika 10 persen UMKM ini dapat berkembang dan mampu menambah 1 orang tenaga kerja saja, maka persoalan pengangguran di Jawa Timur bisa selesai dengan mudah.
Hal ini diungkapkan Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso. “Hal ini kadang sebatas retorika keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Padahal pemberdayaan UMKM lebih bersifat proyek (by project). Seharusnya dilakukan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, bantuan keuangan yang diberikan kepada kabupaten-kota harus berdasarkan kebutuhan wilayah. Bukan pertimbangan politis. Bantuan keuangan harus mempertimbangkan beberapa poin. Yakni daerah-daerah di wilayah selatan Jawa Timur yang secara perekonomian relatif tertinggal dibanding wilayah utara. Daerah-daerah ini menjadi kantong kemiskinan Jawa Timur, termasuk wilayah Madura.
Selain itu, bantuan keuangan difokuskan untuk peningkatan infrastruktur, perbaikan kualitas SDM, dan UMKM. Selain itu, harus mengurangi hibah dan bansos yang kurang produktif. “Apalagi pola belanja daerah menjelang tahun politik, kecenderungan kedua belanja tersebut meningkat signifikan,” ungkapnya.
Dia juga mengusulkan, agar pemda memperkuat BUMD. Khususnya untuk BUMD yang mendukung permodalan UMKM. Maupun BUMD yang memiliki tupoksi dalam stabilisasi harga, khususnya harga komoditas.(*)
