SURABAYAONLINE.CO, Sidoarjo–Sejumlah politisi Komisi A DPRD Sidoarjo dibuat geregetan saat hearing bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Senin (21/11). Pasalnya permintaan mereka terkait data kekosongan pegawai di Pemkab Sidoarjo tak kunjung dipenuhi dengan gamblang.
Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto mengungkapkan, setidaknya sudah tiga kali pertemuan pihaknya meminta BKD untuk menginformasikan data terkait kekosongan pegawai itu. Mulai dari tingkat desa hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tujuan kami untuk kajian, untuk pengawasan juga. Agar optimal pelayanan di masyarakat,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menambahkan, data internal yang dimilikinya setidaknya ada 201 kekosongan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Tentu bisa menimbulkan masalah besar jika tidak segera dicarikan solusi.
Komisi A juga terus mendorong untuk segera ada pengisian terkait kekosongan jabatan. Karena itu, permintaan data yang lebih rinci juga diperlukan untuk mengawal efektivitas penempatan pegawai di lingkungan Pemkab. “Kalau tidak kunjung dipenuhi, kami ada hak interpelasi yang bisa kami gunakan,” sesalnya.
Di lain pihak, Sekretaris BKD Zainul Arifin Umar mengungkapkan, terkait permintaan data itu pihaknya hanya bisa mengupayakan sesuai kemampuannya. Yang jelas pihaknya tidak berani menyampaikan dalam forum hearing tersebut. “Kami belum bisa menjawab tegas dalam forum ini,” kilahnya.
Menurut Zainul, untuk pengisian kekosongan jabatan sendiri juga butuh banyak pertimbangan. Termasuk penyesuaian dengan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) terbaru.
Zainul menambahkan, saat ini Pemkab juga tengah fokus untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Total ada alokasi 2.856 formasi pegawai yang dibutuhkan. Dengan rincian 1.251 tenaga guru, 1.398 tenaga kesehatan dan 207 tenaga teknis. (Tis)
