SURABAYAONLINE.CO, Sumenep – Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub), Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Provinsi Jawa Timur dan KSOP Kepulauan Sapudi, Madura dipertanyakan.
Kinerja ketiganya dipertanyakan lantaran program Tol Laut yang rute Pulau Sapudi, Sumenep dinilai belum maksimal. “Kami ingin bertanya kepada tiga instansi ini. program Tol Laut kenapa belum maksimal dalam melayani warga Kepulauan Sapudi dengan program Pemerintah Pusat itu,” katanya, Selasa (27/9).
Padahal, kata Fia, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 161 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang Dalam Negeri dan Bongkar Muat Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut.
“Ini sudah jelas bahwa untuk pelayanan publik. Lalu kenapa Sapudi tidak dilintasi. Jangan-jangan ada udang dibalik batu,” ujarnya
KSOP Kepulauan Sapudi Supriyanto justru berdalih membahas dermaga yang dikatakan tidak memungkinkan. “Seharusnya program Tol Laut KM Sabuk Nusantara harus singgah. Tetapi karena dermaganya tidak menungkinkan untuk disandari,” dalihnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Saat ditanya berapa kali KM Sabuk Nusantara itu berlayar ke Pulau Sapudi, dirinya tidak tahu karena berdalih masih baru bertugas.“Nanti saya lihat jadwalnya. Bersandar atau tidak. Kan dilihat cuaca,” katanya
Pihak Pelni Surabaya Haeru Rijal mengaku jika Pelni hanya sebagai operator.”Intinya, kita ditugaskan untuk nyopir,” katanya
Untuk program Tol Laut itu kata dia, merupakan usulan dari Pimpinan Daerah (Pimda) yang diteruskan kepada Dishub Provinsi dan kemudian diteruskan ke Pelni yang sebagai operator.
Sementara pihak Dishub Provinsi Jatim belum memberikan keterangan meskipun berusaha terus dihubungi. (Upek)
