Cukai, Rokok, KIHT dan Upaya Sumenep Perangi Rokok Ilegal

SURABAYAONLINE.CO – Sumenep merupakan salah satu daerah penghasil rokok bercukai terbesar di Madura dan di Jawa Timur.  Hal ini bisa dilihat dari besaran anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021 untuk Kabupaten Sumenep yang nilainya mencapai Rp40,9 miliar.

Dari dana DBHCHT tersebut, Pemerintah melalui Bea Cukai Madura dan Pemkab Sumenep akan membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). KIHT sendiri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang disediakan, dikembangkan, dan dikelola oleh pengusaha KIHT. Pembangunan KIHT Sumenep ini dilaksanakan di daerah Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep.

Pembangunan tahap pertama KIHT Sumenep ini telah dilaksanakan dengan anggaran Rp 9.620.000.000,- yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021. Memasuki 2022, proses pembangunan ini terus digenjot hingga KIHT selesai dibangun dan beroperasi. Nantinya Kawasan Industri Hasil Tembakau yang akan dibangun ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencegah dan mengurangi peredaran rokok ilegal, khususnya di Kabupaten Sumenep.

Pembangunan tahap pertama KIHT Sumenep di Kec. Guluk-Guluk (Dok. Bea Cukai Madura)

Seperti diketahui, Madura menjadi tempat peredaran rokok ilegal terbesar se-Indonesia. Data tahun 2017 menunjukkan, sepanjang 2017 , Disperindag menemukan 83 merek rokok ilegal yang diperjual-belikan dengan bebas. Puluhan merek rokok itu tidak dilengkapi pita cukai atau menggunakan cukai palsu.

Rokok ilegal tersebut ditemukan di Kecamatan Manding, Dasuk, Ambunten, Pasongsongan, Kota, Dungkek, dan Gapura, Batuputih, Batang-Batang, Rubaru, Pragaan, Bluto, Saronggi, Lenteng, dan Ganding. Hasil tangkapan selama 2017 mencapai 1,4 juta batang rokok ilegal.

Sementara pada 2022 sendiri, petugas Bea Cukai Madura berhasil mengamankan 816.400 batang rokok ilegal yang beredar di Sumenep dengan potensi kerugian negara yang diselamatkan sebesar Rp. 574.533.336,-.

Pemkab Sumenep bekerjasama dengan Bea Cukai dan Polres setempat terus gencar dalam memerangi peredaran rokok ilegal ini. Dari dana DBHCHT 2021 tersebut sudah dianggarkan juga untuk pengawasan berupa pelaksanaan operasi pemberantasan rokok ilegal sebesar Rp175 juta. Program itu akan menyasar ke setiap kecamatan di ujung timur Pulau Madura.

Nilai dana DBHCHT 2021 tersebut sejatinya turun dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka pagu anggaran DBHCHT sebesar Rp48,8 miliar.

Dari DBHCHT tersebut, 50 persen diperuntukkan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk petani tembakau dan pekerja pabrik rokok yang nilainya sekitar Rp20 miliar dari total anggaran Rp40,9 miliar.

Dari dana Rp40,9 miliar itu rencana penggunaan anggaran terbagi menjadi tiga komponen, yaitu 50 persen untuk BLT, sebesar 25 persen untuk satgas pengawas dan pemberantas rokok ilegal, dan 25 persen untuk kesehatan.

Besaran anggaran DBHCHT senilai Rp40,9 miliar itu, dibagi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Kabupaten Sumenep.

Semoga saja, dengan segala tindak usaha yang dilakukan oleh semua pihak terkait ini bisa memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia khususnya di Sumenep sehingga masyarakat petani tembakau di Sumenep beserta pelaku bisnis tembakau lainnya akan mendapatkan manfaat dan keuntungan dari penjualan yang baik tanpa mencurangi negara. (FA)

 

Penulis & Editor Konten : Fahmi Alfian untuk Surabayaonline.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *