PAC IKA PMII Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, Adakan Diskusi Webinar Nasional Persekusi Dalam Perspektif Sosio-Yuridis

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep – Penangkapan terduga teroris di Kabupaten Sumenep Madura dua hari lalu menjadi salah satu bahasan oleh para mantan aktivis NU yang tergabung dalam IKA PMII.

Diskusi Webinar Nasional dengan tema Persekusi dalam perspektif Sosio-Yuridis ini digelar Pengurus Anak Cabang Ikatan Alumni (PAC IKA) PMII Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Madura Kamis (11/11/2021).

Tampil sebagai nara sumber adalah Pengamat Radikalisme dan Terorisme Islah Bahrawi, Pengamat Hukum Dr Qurrotul Uyun dan Koordinator Sentral Nahdliyyin Madura Bergerak (NABRAK) Firman Syah Ali.

Memulai diskusi, Firman Syah Ali menyampaikan sejarah Islam global melalui diaspora Bani Fathimah, Islamisasi Nusantara, Karakteristik Islam Nusantara dan permasalahan Islam Nusantara di Madura.

Menurut Firman Syah Ali, orang Madura memiliki karakter yang mudah terprovokasi, mudah ditunggangi dan mudah dimanfaatkan oleh para demagog politik, terutama jika demagog politik itu berjubah agama.

Karena itu, Cak Firman-panggilan akrab keponakan Mahfud MD ini, berpesan kepada para kader NU untuk ikut menyelamatkan Madura dari petualangan politik para demagog.

Sementara Islah Bahrawi menegaskan bahwa jaringan teroris Indonesia saat ini mulai menyasar orang-orang NU, tidak terkecuali di Madura.

Bahrawi menyebut salah satu contoh penangkapan terduga teroris di wilayah yang dikenal mayoritas warga NU, yaitu Sumenep Madura.

“Kepentingan politiklah awal dari keterseretan orang-orang NU ke dalam jejaring teroris. Orang-orang NU yang mulai terpapar jejaring teroris biasanya mulai bersikap yang tidak sesuai dengan tradisi NU, seperti suka mempersekusi dan sebagainya,” terang mantan aktivis IPNU dan HMI ini.

Dikatakan, persekusi yang terjadi di Madura merupakan efek politisasi agama yang tentu saja dibiayai oleh para pemodal mereka di Jakarta.

Islah Bahrawi juga berpendapat bahwa PBNU dan PWNU Jatim seharusnya mempressure Aparat Penegak Hukum untuk serius menangani kasus kriminal yang menimpa kyai-kyai NU di Madura.

“Kalau PBNU dan PWNU Jatim tidak mempressure Kapolri dan Kapolda, maka tetap saja kasusnya jalan di tempat, tidak ada atensi,” sambungnya.

Tampil terakhir, Qurrotul Uyun yang menyampaikan bahwa regulasi tentang persekusi saat ini masih sporadis, belum terhimpun dalam sebuah Undang-undang khusus tentang persekusi.

Untuk menghentikan kebiasaan persekusi dalam masyarakat, Qurratul menyamapikan agar PMII dan IKA PMII perlu mengusulkan pembentukan UU anti persekusi kepada pemerintah.

Gagasan para Nara Sumber tersebut mendapat respon positif dari Wakil Ketua IKA PMII Jatim Yok A Zakaria.

“Advis Gus Islah Bahrawi tentang pentingnya pressure PBNU kepada APH harus kita tindak lanjuti dengan audiensi kepada PBNU. Sedangkan gagasan Qurrotul Uyun tentang pembentukan UU Anti Persekusi perlu kita sampaikan kepada pemerintah” pungkas tokoh aktivis asal Jombang ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *