DPRD Gresik Minta Eksekutif Inovatif Cari Terobosan Pendapatan

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Pihak eksekutif akhirnya menyerahkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik.

Dalam Ranwal RPJMD disebutkan, kekuatan APBD Gresik hingga tahun 2026 diproyeksikan Rp 3,9 triliun. Sementara kekuatan APBD Gresik saat ini Rp 3,4 triliun, sehingga dalam setiap tahunnya kenaikan Pendapatan Daerah (PD) diproyeksikan sekitar 10-14 persen, atau setara Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar.

Wakil Ketua DPRD Gresik Akhmad Nurhamim mengakui, telah menerima dokumen Ranwal RPJMD. Setelah membaca sekilas, ia menyadari pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap perekonomian.

Dia membeberkan dampak besar pandemi Covid-19, di antaranya pendapatan daerah anjlok sehingga sangat sulit menopang belanja pembangunan.

Pandemi juga menyasar dibdang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, budaya, agama, pariwisata dan lain-lain.

Indikatornya adalah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tertekan hingga minus 3,68 persen. Ini lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

“Fakta ini menggambarkan begitu tingginya dampak pandemi terhadap semua sektor usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,” ungkap Ketua DPD Golkar Gresik di ruang kerjanya, Jumat (21/5).

Namun demikian, ujar Anha sapaan akrab Ahmad Nurhamim, DPRD terus memberikan support kepada OPD penghasil agar bekerja keras mencari pendapatan daerah.

Dewan juga mendorong eksekutif untuk terus mencari terobosan sumber pendapatan dari beragam sektor, karena kebutuhan belanja pembangunan setiap tahun cukup besar.

Dia kemudian mencontohkan, program prioritas Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah berupa penanganan Kali Lamong.

Untuk pembebasan lahan sekitar 282 hektare saja, dibutuhkan anggaran Rp 800 miliar. Apabila eksekutif memperkirakan setiap tahun butuh Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar untuk Kali Lamong, berarti proyeksi kenaikan pendapatan daerah Rp100 miliar – Rp 150 miliar setiap tahun akan tersedot untuk Kali Lamong saja.

Padahal, dalam Nawa Karsa bupati dan Wabup, program kerakyatan yang harus ditangani tidak hanya Kali Lamong saja.

“Karena itu, kami berharap kepala OPD penghasil harus lincah dan terus inovatif dalam mencari sumber pendapatan,” pungkasnya. (adv/san)