Bawaslu Sumenep, Tentukan Skala Prioritas Pengawasan

SURABAYAONLINE.CO,Sumenep-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyampaikan beberapa skala prioritas pengawasan saat proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020.

Menurut Pengawas Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumenep, Abdurrahim menjelaskan skala prioritas pertama yang akan menjadi atensi lembaganya ialah pada saat hari tenang. Hari tenang merupakan bagian dari tahapan pilkada di mana kedua paslon yang akan merebut kursi nomer 01 di Kota Keris itu tidak diperbolehkan ada aktivitas kampanye.

Skal prioritas kedua di jelaskan Abdurrahim ialah pada saat tahapan pemungutan suara, dimana menurutnya saat itu adalah situasi paling rentan terjadinya pelanggaran. Untuk itu pihaknya telah membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Sedangkan prioritas yang terkahir ialah saat memasuki tahapan rekapitulasi.

“Kedua saat pemungutan surat suara, dan ketiga saat rekapitulasi surat suara,” ucapnya, Senin (7/12/2020).

Selain itu ia mengaku, pihaknya telah mengintruksikan kepada PTPS untuk melakukan sampling minimal sepuluh rumah terkait pendistribusian penyelenggara panitia KPPS. Selanjtunya ia juga meminta PTPS untuk dapat memastikan apakah undangan terhadap pemilih sudah sampai, dan juga ia menginstruksikan untuk dapat memastikan nantinya, apakah alat pencoblosan sudah sampai di TPS atau

“Itu untuk memastikan apakah undangan pada pemilih itu benar-benar sampai atau tidak. Dan pada saat hari H, apakah alat pencoblosan di TPS itu lengkap atau tidak,” jelasnya

Untuk mendungkung kinerja pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sumenep seperti dakui Abdurrahim sudah melakukan bimbingan teknis, yang bertujuan meningkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari pengawas di tingkat desa, Kecamatan dan TPS.

“Sejak kemarin kita sudah melakukan benerapa Bimtek, ini untuk meningkatkan kualitas SDM dari jajaran kita,” terangnya

Terkahir pihaknya berharap, dalam pelaksanaan ini tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai Undang-Undang. Menurutnya hal itu untuk mencegah terjadinya klaster pilkada.

“Karena pelaksanaan Pilkada Sumenep dimasa pandemi, harus tetap mematuhi protokol kesehatan,” harapnya. (Thofu)