Ini Kata Kepala BPN Kota Malang Terkait Zona Integritas dan Aset Daerah

SURABAYAONLINE.CO, Malang (Jatim) – Kebutuhan akan informasi dan aturan pertanahan dikota Malang masih banyak timbul di masyarakat bahkan terkadang mereka masih menemui kesulitan terkait prosedur tersebut karena kurangnya mendapat informasi,disisi lain banyaknya aset daerah yang mangkrak dan beralih fungsi bahkan kepemilikan juga menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat.

Salah komunitas masyarakat yang memperhatikan dan menerima banyak laporan dari masyarakat terkait masalah tersebut adalah AMATI (Aliansi Masyarakat Anti Korupsi)
Menurut Romadony Koordinator AMATI kepada awak media (13/07/2020) menyatakan
“Masalah tanah dan aset daerah sudah sering kali kami terima dan laporkan,kami juga telah melakukan berbagai hal untuk dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut langsung pada pihak terkait.

Seperti salah satunya kepada kepala BPN kota Malang Samsul Sulam yang kami temui beberapa waktu yang lalu.

Dalam pertemuan itu kepala BPN kota Malang juga menjelaskan beberapa program BPN dalam rangka mempermudah masyarakat untuk mengurus masalah terkait kepemilikan tanah dan aset daerah yang di miliki kota Malang,program tersebut meliputi layanan mendukung program ZI (Zona Integritas) dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta memaksimalkan ketelitian administrasi,intinya jangan sampai ada masalah dengan kinerja mereka.

BPN kota Malang juga meluncurkan beberapa program guna mendukung program ZI tersebut diantaranya adalah PERS (Pelayanan Roya) sehari bagi pemohon tanpa kuasa,SIDESI (Sertifikat delivery) dan layanan Hallo Kepala BPN kota Malang” paparnya

Lanjut Romadony, “harapan dari kepala BPN kota Malang Samsul Sulam hal ini dapat mempermudah masalah pertanahan yang dihadapi warga kota Malang dan tentunya menjadi harapan semua masyarakat bahwa masalah pertanahan dapat terselesaikan dan penyelamatan aset daerah dapat dilakukan agar tidak beralih fungsi bahkan kepemilikan pada pihak lain karena aset daerah merupakan harta milik rakyat yang harus difungsikan sebagaimana mestinya untuk kepentingan warga kota Malang secara umum,”pungkasnya.(Hermin/Red)