Mariyadi SH MH Terima Secara Resmi Pengaduan Sengketa Lahan Timan Cs di Manyar Gresik

SURABAYAONLINE.CO-Ketua DPP GNPK Jatim Mariyadi- Tim Sos Satgas Saber Pungli kemenkopolhukam resmi menerima pengaduan dari ahli waris Timan Cs. Laporan itu atas nama Akheran warga Dusun Lawo RT 12 RW 006, Manyar Gresik dan Abdul Wahab (anak Akheran) dengan alamat yang sama yakni Dusun Lawo RT 12 RW 006 Manyar, Gresik pada Senin (29/6).

Bunyi laporannya adalah melaporkan penyerobotan tanah di lokasi tambak atas nama Timan Cs, yang selama ini selaku ahli waris belum pernah mentraksaskikan peralihan hak ke pihak manapun dan kami masih memiliki surat asli Petok D No. 432 persil 46 klas V Dluas 3,230 ha dan persil 47 klas V D luas 0,409 ha Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan penyerobotan tanah Akheran dan Abdul Wahab menyebut ada 13 poin di antaranya:

1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat.
2. UU RI No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
3. Surat keterangan pernyataan ahli waris No.594/14/437.103/2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Manyarsidorukun Su`udin yang menjabat 22 Juni 2015 dan Camat yang menguatkan tertanggal22 Juni 2015 No Reg 594/97/437.103/2015.
4. Surat keterangab pernyataan ahli waris Ahmad Fadli No.594/137/437.103.11/2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Sidomukti Ach.Chasan SAB yang menjabat tertanggal 20 Mei 2020No Reg 594/155/437.103/2020
5. Surat pernyataan tidak sengketa NO 145/671/437.103.10/2015
6. Petok D No 432 persil 46 klas V D luas 3,230 ha.
7. Petok No 432 persil 47 klas V Dluas 0,409 ha.

Atas laporan tersebut Mariyadi SH MH mengatakan bahwa pihaknya akan membawa masalah ini ke Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam untuk dilakukan gelar perkara mempertemukan dan mengkonfrontir semua pihak yang berkaitan dengan carut marutnya kasus Timan Cs ini. “Pihak BPN, Lurah, ahli waris, pihak yang menduduki lahan tersebut, bupati atau yang mewakili, termasuk Nadhlor, semuanya akan dipanggil dengan tujuan agar terungkap jelas siapa yang melanggar hukum karena kalau tidak demikian ada pihak-pihak yang tak kooperatif atau menghindar,” kata Mariyadi sambil menambahkan ada sanksi hukum jika yang diundang gelar perkara di kantor kemenkopolhukam di Jakarta tidak datang ujarnya.(rr)