SURABAYAONLINE.CO-Malang (Jatim) – Gelaran acara reses DPRD kota Malang periode pertama tahun 2019 kemarin masuk pada hari yang terakhir,berkesempatan mengisi waktu tersebut adalah Dra.Wiwik Sukaesi wakil bendahara Banggar sekaligus anggota komisi B DPRD kota Malang yang menghelat acara dikediamannya kawasan jalan Ontoseno,kecamatan Blimbing Malang tampak ratusan undangan hadir dihalaman dewan anggota dewan yang dikenal ramah tersebut.
Dari ratusan undangan yang hadir pada perhelatan hari yang kedua ini lebih fokus pada masalah zonasi dan kemacetan yang melanda yang harus dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah Blimbing kota Malang karena wilayah ini merupakan salah satu gerbang utama untuk masuk dan meninggalkan kota Malang,r encana pembangunan MCC tak pelak menjadi ketakutan warga di sana karena melihat kondisi lalu lintas yang selalu sesak dan padat sehari-harinya. tidak hanya masalah kemacetan saja yang jadi trending topik acara yang berlangsung malam hari kemarin (22/12/2019)
Namun masalah zonasi sekolah yang membuat banyak anak kesulitan mendapat sekolah negeri pada tahun ajaran yang lalu juga menjadi momok bagi mereka untuk tahun mendatang,disamping juga tentang masalah BPJS yang rencananya akan naik pada tahun 2021.
Menilik semua persoalan yang muncul maka seusai acara kami mewawancarai wanita yang akrab di sapa Bu Wiwik dan dia menyatakan ” hari ini adalah hari kedua reses periode pertama DPRD kota Malang yang saya lakukan,tadi hadir dari dan perwakilan dari DPRD adalah pak Sugiono mewakili PAC,mas Zainudin mewakili DPC dan pak Ahmad Wanedi ketua Komisi D sebagai perwakilan dewan,tema yang kali ini diangkat adalah “DPRD yang bermanfaat bagi masyarakat” kenapa tema itu yang dipakai karena memang kami 12 orang anggota dewan dari PDIP telah bersepakat sebagai wakil rakyat akan melakukan semua yang terbaik bagi warga kota Malang.
Terkait masalah kemacetan saya melihat kondisi kecamatan Blimbing ini sudah parah apalagi kalau MCC ini jadi dibangun amdal lalin bisa jadi bukan data faktual kondisi yang dilaporkan,maka kalau proyek ini dibangun bisa jadi kemacetan yang belum ada solusinya akan semakin menjadi-jadi masyarakat disini sangat resah dengan itu,begitu pula tentang zonasi sekolah kemarin sampai sekarang masih ada ketakutan dimasyarakat bagaimana nasib anak mereka tahun depan apa masih berlaku atau tidak ?
Untuk masalah pendidikan sebenarnya dewan telah melakukan berbagai regulasi terobosan diantaranya penambahan kuota jalur prestasi dan penambahan sekolah untuk SMP kalau tingkat atasnya itu masih kewenangan provinsi untuk mengatur langkah dewan ini diharap bisa menjadi solusi dan menjaga ketentraman masyarakat.
Soal BPJS yang rencana akan naik tahun 2021,DPRD kota Malang juga telah melakukan usulan pada Pemkot untuk adanya program UCH BPJS Gratis dimana anggaran telah diusulkan pada RAPBD 2021.
Namun apapun persoalan dan jawaban yang saya berikan tetap nantinya semua usulan dan masukan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis akan menjadi referensi bagi saya sebagai laporan,usulan dan masukan hasil reses semoga semua bisa mendapat solusi melalui regulasi dewan yang tepat sasaran”pungkasnya.(hermin/red)
