SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan mendukung semua program terkait normalisasi Kali Lamong.
“Kali Lamong ini memang wewenang pusat, tapi harus gotong royong dengan semua pihak dalam menyelesaikan permasalahannya, dan Pemprov Jatim siap bantu,” ujar Wagub Emil saat menjadi Keynote Speaker dialog publik yang digelar DPRD Kabupaten Gresik di Hotel Pesonna, Kamis (5/12).
Dalam dialog publik beetema “Tuntaskan Kali Lamong dan Normalisasi Total” ini, Wagub Emil menegaskan Kali Lamong masuk dalam tiga program prioritas nasional di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik– Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo– Lamongan). Sebab wilayah tersebut adalah wilayah yang mampu menyumbang 50 persen ekonomi di Jatim.
“Kalau wilayah tersebut banjir, bisa mengganggu program pemerintah. Percuma kita muluk-muluk membahas era industri 4.0 kalau wilayah kita masih banjir. Makanya, pemerintah Jatim dan pusat sangat konsen untuk menuntaskan banjir Kali Lamong,” imbuhnya.
Bukti bahwa pemerintah pusat konsen dengan permasalahan Kali Lamong, tambah Emil, penanganan banjir Kali Lamong masuk program nasional percepatan pengendalian banjir Kali Lamong dan masuk dalam Perpres Nomor 80 tahun 2019, tentang percepatan pembangunan ekonomi nasional di kawasan Gerbangkertasusila.
“Hari Jumat besok, pukul 07.00 saya diundang rapat, khusus membahas masalah Kali Lamong, di Kantor Sekkab di Jakarta. Jadi pas sekali, kalau saya saat ini ada di acara yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat Gresik,” kata mantan Bupati Trenggalek sambil memuji materi diskusi.
Selain Wagub Emil Dardak, dalam acara yang digagas sejumlah wartawan di Gresik hadir narasumber yang berkompeten. Mereka adalah anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin, Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik, DR. Asep Heri, S.H.,M.H, Kabid Perencanaan dan program Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Dwi Agus Kuncoro, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H dan Kepala DPUTR Gresik, Gunawan Setijadi.
Dialog yang dipandu moderator Wida Subiantono, reporter CNN Indonesia, juga tampak Wakil Ketua DPRD Gresik Asluchul Alif, sejumlah anggota DPRD, Kepala OPD, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Nurul Yatim beserta sejumlah kepala desa yang wilayahnya terdampak banjir Kali Lamong dan komponen masyarakat lain.
Para kepala desa yang hadir menyatakan, siap mendukung pemerintah dalam penanganan Kali Lamong. Terlebih, soal tanah warga yang terkena dampak.
“Kami sudah kompak dan siap untuk menuntaskan Kali Lamong, termasuk soal tanah yang dibutuhkan.Kami jamin tak ada tengkulak,” tegasnya.
Kepala BPBD Pemkab Gresik, Tarso Sagito meminta pemerintah harus serius menuntaskan Kali Lamong. Sebab, untuk membangun Bendung Gerak Sembayat (BGS) saja mampu.
“Saya merasa prihatin setiap banjir, selalu ada korban nyawa dan materiil. Akibat banjir bulan Maret-April 2019 saja, kerugian materi mencapai Rp 78,8 miliar,” terangnya.
Syaifudin yang mewakili Komisi V DPR RI menyatakan, siap membantu memperjuangkan anggaran untuk normalisasi Kali Lamong sekitar Rp 1 triliun lebih.
“Saya minta teman-teman anggota DPRD ikut komunikasi dengan anggota Komisi V DPR yang satu partai, untuk membantu perjuangkan anggarannya,” kata anggota FKB DPR RI ini.
Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani, juga menyatakan sepakat menyiapkan APBD Gresik untuk pembebasan lahan Kali Lamong. “Kalau anggaran yang dibutuhkan Rp 218 miliar, misalnya untuk pembebasan lahan, kami sangat siap,” katanya.
Kepala BPN/ATR Gresik Asep Heri juga mengaku siap membantu, untuk menuntaskan penangan Kali Lamong. ” Siap demi masyarakat Gresij untuk tuntaskan Kali Lamong,” katanya.
BBWS Bengawan Solo, menurut Dwi Agus Kuncoro, siap membantu menuntaskan permasalahan banjir Kali Lamong dengan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.” Tahun 2020 mulai masuk ke lapangan,” katanya. (adv/san)
