Memasuki Musim Tanam, PG Ingatkan Petani Pupuk Palsu

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Selain telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebesar 909 ribu ton atau lima kali lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah (171 ribu ton) selama bulan Ramadhan 1440 H, PT Petrokimia Gresik (PG), anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), SK Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota Madya, untuk penyaluran pupuk bersubsidi.

Manager Humas PG Muhammad Ihwan mengatakan, dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi Perusahaan berpegang teguh pada Prinsip 6 Tepat, yaitu Tepat Tempat, Tempat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis, dan Tepat Waktu. Bahkan untuk penyalurannya, dikawal 77 staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) dan 323 asisten SPDP kami di seluruh nusantara. Kami memiliki fasilitas distribusi 305 gudang penyangga, dengan kapasitas total 1,4 juta ton, 652 distributor, dan 28.228 kios resmi.

Terkait pengawasan, ditambahkan Ihwan, perusahaan melalui petugas SPDP terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. Mulai dari Distributor, Dinas Pertanian, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), TNI, dan aparat penegak hukum.

“Masyarakat juga dapat turut serta mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Jika masyarakat menemukan penyelewengan maupun peredaran pupuk palsu, langsung saja laporkan ke pihak berwajib,” tegas Ihwan.

Selain itu, petani juga diminta untuk lebih waspada terhadap peredaran pupuk palsu dan tiruan. Ihwan juga memperingatkan kepada produsen pupuk tiruan atau palsu untuk segera menghentikan dan/atau menarik dari peredaran, serta memusnahkan seluruh pupuk tiruan untuk menghindari tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata, baik kemiripan produk secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.

“PG merupakan produsen pupuk anak usaha PT Pupuk Indonesia, yang memiliki hak eksklusif atas merek dagang pupuk bersubsidi dan telah sah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” kata Ihwan. (san)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *