Waria dan Nilai Demokrasi Kita

SURABAYAONLINE.CO-Mencermati isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia saat ini cukup memilukan. Munculnya hinaan, caci-maki, hingga perampasan hak mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia merupakan suatu fakta bahwa terdapat pergeseran nilai demokrasi yang telah lama dianut bangsa kita.

Peristiwa beruntun di Aceh, misalnya, membuka mata kita bahwa pemerintah ikut memarjinalkan para pelaku LGBT tersebut. Beberapa waktu yang lalu media memberitakan bahwa sekelompok waria di Aceh telah ditangkap kemudian digunduli dan dipaksa bersikap layaknya laki-laki normal. Kejadian tersebut bukan akhir dari sikap diskriminasi pemerintah daerah. Baru-baru ini Bupati Aceh mengeluarkan surat pelarangan bagi para waria untuk membuka usaha salon kecantikan di daerah yang terkenal dengan sebutan “Serambi Mekkah” itu.

Bagi banyak pihak, kebijakan ini telah mencederai nilai demokrasi bangsa kita. Hak untuk mencari nafkah bagi para waria tidaklah dapat diatur apalagi dilarang oleh siapapun selagi itu tidak melanggar peraturan dan norma kemasyarakatan. Bagaimana mungkin pemerintah yang seharusnya dapat menjaga tegaknya nilai demokrasi kita tersebut menjadi “dalang” dari pereduksian nilai demokrasi itu sendir?

Ilustrasi

Mungkin saja ini terjadi lantaran Aceh merupakan daerah pertama di bumi nusantara kita yang mendapatkan dakwah Islam dari para pedagang Gujarat India dan Arab sekitar abad ke 12 kala itu. Tentu, predikat “Serambi Mekkah” yang kemudian dimiliki Aceh menjadi alasan utama mengapa pemerintah seolah-olah “membunuh” hak-hak waria yang tinggal di daerah paling barat ujung pulau Sumatera tersebut. Latarbelakang dikeluarkannya kebijakan di ataspun sudah tentu berasal dari pemahaman ayat Alquran tentang “pelarangan” LGBT. Kata pelarangan di sini sengaja penulis beri tanda petik, karena tidak semua cedikiawan sepakat dengan teks Alquran yang melarang LGBT tersebut.

Kalaupun pemerintah mengeluarkan kebijakan diskriminatif itu dengan berlandaskan Alquran, sudah tentu secara langsung ini juga bertentangan dengan pesan moral kemanusiaan yang dibawa Alquran. Bagi pemerintah Aceh, waria dipandang menjijikkan, hina, dan menyalahi ajaran Islam. Namun, penulis menduga bahwa pandangan ini tidak diimbangi dengan pemahaman mendalam terhadap nilai demokrasi dalam bernegara dan kemanusiaan yang menjadi ajaran universal Islam.

Demokrasi memungkinkan setiap individu untuk bebas hidup dan menghidupi dirinya dimana pun ia berada dengan syarat tidak merusak moral dan ajaran agama. Bekerja, dalam hal ini membuka salon, telah dijamin oleh demokrasi kita. Warga negara bebas bekerja apa saja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh dibatasi oleh pemerintah. Sekali lagi, pemahaman ini rupanya tidak terinternalisasi dengan baik dalam pemerintahan di Aceh. Para pejabat terkait pun nampaknya terjebak dengan predikat waria yang sudah kadung dicap menjijikkan dan hina, sehingga langkah mendiskriminasikan mereka dianggaplah benar.

Di samping demokrasi, nilai kemanusiaan dalam Islam juga penting untuk terus dipelajari dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia sendiri, menurut Alquran, berasal dari kata insan yang berarti harmoni, aman, intim, sehingga manusia jauh sebelum dilahirkan telah membawa nilai-nilai di atas ke muka bumi. Islam pun berarti pasrah. Dengan begini manusia yang beragama Islam dapat dianggap sebagai makhluk yang pasrah dengan nilai kemanusiaan (insaniyah) yang dibawanya.

Dalam sebuah tulisan opini, cendikiawan Muslim Ulil Absar Abdalla mengungkapkan bahwa hingga saat ini LGBT belum dianggap sebagai sebuah penyakit oleh komunitas peneliti kesehatan dunia. Ia berpendapat bahwa pelaku LGBT, dalam hal ini waria, merupakan “disorientasi sexual” yang wajar dimiliki seseorang. Orientasi ini tidak dapat disamakan dengan penyakit itu sendiri. Jika penyakit ada obatnya, maka disorientasi belum bisa diobati oleh apapun, sekalipun dengan program rehabilitasi sosial.

Oleh karenanya, kebijakan pelarang waria membuka salon kecantikan di Aceh ini telah mencederai nilai demokrasi kita. Pemerintah pusat perlu memberi arahan yang tepat guna menjaga demokrasi ini agar tidak tergerus oleh dangkalnya pemahaman para pejabat terhadap nilai demokrasi dan kemanusiaan yang dibawa oleh Islam.

Langkah ini dirasa urgen untuk segera dilaksanakan. Ya sekarang!(M. Faruq Ubaidillah)

*Penulis adalah aktivis HAM dan Demokrasi, saat ini berdomisili di Denpasar Bali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *