UU dan Noda di Pilkada Jombang

Edukasi Pilkada

Oleh; Yusron Aminulloh

Surabayaonline.co — TIDAK pernah terbayangkan, Jombang akan menghadapi pesta demokrasi yang ternodai . Salah satu calonnya, Nyono Suharli, yang juga Bupati Jombang, harus tersandera oleh KPK karena menjadi tersangka. Ia sebenarnya memilih mundur. Jangankan sebagai calon, sebagai bupati saja bersedia mundur. Tapi UU melarangnya untuk mundur.

Sebagai warga Jombang, kita hormati atas ketegasan Nyono. Kepada media, mengaku siap mengundurkan diri sebagai bupati maupun Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Pernyataan ini disampaikan setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ya, otomatis, kalau saya, kita harus mundur. Dari DPD Golkar Jawa Timur maupun menjadi Bupati. Saya ikhlas, karena saya merasa bersalah menurut ketentuan hukum,” katanya saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Ahad, 4 Februari 2018.

Sebuah sikap gentel dan menunjukkan karakter arek Jombang, yang mengakui kesalahannya. Nyono bahkan meminta maaf kepada masyarakat Jombang dan Jawa Timur. Dia mengaku bersalah atas perbuatannya. Kita harus apresiasi sikap itu sebagai sosok pemimpin yang tahu empan papan.

Kabar dari Jakarta itu berbalik dengan sikap partai koalisi yang mengusungnya di Jombang. Dalam jumpa pers di Jombang, kelima parpol tersebut tetap bersikukuh dan solid untuk mengusung dan mendukung Nyono-Subaidi guna bersaing dalam Pilbup Jombang, yang digelar 27 Juni 2018.

Kelima paprol anggota koalisi itu, Partai Golkar, PKB, PKS, PAN dan Partai Nasdem. Penegasan itu disampaikan Ketua DPC PKB Masud Zuremi dalam jumpa pers di Kantor DPC PKB Jombang, Graha Gus Dur, Jalan Laksda Adi Sucipto, Jombang, Minggu sore (4/2/2018).
“Tidak ada perubahan sama sekali dalam hal dukungan kami kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, Nyono Suharli-Subaidi Mukhtar. Kami tetap solid mendukung dan berjuang memenangkan pasangan ini,” tegas Masud Zuremi.
Masud lantas membeber sejumlah alasan yang mendasari sikap tegas lima parpol pengusung yang tetap mendukung Nyono-Subaidi tersebut.

Pertama, pihak parpol koalisi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kedua, lanjut Masud, karena berdasarkan Peraturan KPU No 3 Tahun 2017 pasal 8 dan 9, dinyatakan parpol pengusung hanya bisa mengganti paslon karena dua hal. Yakni berhalangan tetap, yang artinya meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian atau sakit permanen yang tidak memungkinkan melanjutkan proses pilkada.
Kemudian paslon sudah menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ‘incraht’ dalam kasus-kasus tertentu atau pidana.
“Pak Nyono hingga sekarang tidak dalam status yang dibolehkan diganti. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukung paslon ini. Kami tetap semangat untuk menjalani proses pilkada ini dan memenangkan pasangan ini,” tandas Masud.
Subaidi Mukhtar yang hadir dalam jumpa pers itu menyatakan, dia dibantu tim akan menjalankan tugas-tugas Nyono Suharli dalam kaitan pilkada, termasuk ketika memasuki masa kampanye. “Saya sudah siap lahir batin untuk berjuang memenangi pilbup Jombang 2018 ini, terutama karena dibantu rekan-rekan parpol koalisi,” tandas Masud.

Hukum dan Moral

Menarik sekali realitas politik Jombang ini. Minimal penulis mencatat dalam tiga item:

Pertama, dalam tulisan penulis sebulan lalu, jelas menyebutkan bahwa Bupati Nyono Suharli adalah “orang kuat” di Jombag. Meski baru 5 tahun memimpin, ia “ditakuti” (bukan disegani) oleh ASN (Aparatur Sipil Negara), mulai dari Kepala Dinas hingga perangkat desa. Ia mampu mencengkeram kekuasaan, meski tiap hari menjadi pembicaraan masyarakat di warung kopi, di desa maupun kota, karena kebiasaan pungli yang merajalela.

Puluhan tahun realitas itu terjadi. Mulai Kepala Dinas, Kabid, Kepala Sekolah hingga perangkat desa, jangan harap mendapat restu pendopo tanpa “ticket” yang harus dibayar mahal. Apa yang diungkap KPK hari ini, hanyalah satu titik diantara ribuan titik yang telah dilukis Bupati Nyono saat menjabat. Lukisan itu tertutupi awan yang hari ini mulai terkuak.

Kedua, dalam kacamata politik dan hukum, sebenarnya Bupati Nyono, sudah jauh hari orang menduga akan terkena kasus hukum, tatkala “sahabat karibnya” Bupati Nganjuk Taufik terkena KPK. Namun, konon sebagai ketua DPD Golkar Jawa Timur, ia segera bergerak merapat ke Ketua Umum Golkar Setya Novanto, sehingga dia aman.

Maka tatkala kekuatan Novanto pudar, posisi Nyono rapuh. Ia tidak lagi sakti lagi. Meski hanya kesandung slilit Rp 200 juta hingga Rp 400 juta. Hukum alam tak bisa dilawan. Apa yang ditanam akan ia petik.

Ketiga, lantas pantaskah Bupati Nyono Suharli masih mengikuti UU dan Noda di Pilkada Jombang Jombang 2018 dan tim suksesnya dengan semangat tanpa kontrol akan memenangkannya ? Inilah fakta yang menunjukkan bahwa hukum bisa mengalahkan moral. Karena secara moral, etika dan kepantasan sudah pasti Nyono tidak layak ikut Pilkada 2018. Namun karena hukum “mengharuskan”, maka ia akan ikut dalam ketidakikutsertaan.

Adalah naïf kalau masih banyak yang memilih dia. Hancur sudah logika dan hatinurani. Meski secara hitungan politik, ini sesuatu yang sulit, karena modal pasti makin sempit, “investor” akan berhitung ulang untuk investasi politik. Dan secara pribadi penulis berharap, mas Nyono, memilih jalan terbaik, khusnul khotimah. Ia sudah mengakui salah dan memilih mundur, adalah kemuliaan. Artinya, itu adalah pernyataan secara tidak langsung kepada masyarakat, bahwa ia tidak layak dipilih menjadi bupati kembali. Bahwa tim suksesnya ngotot maju, biarlah itu menjadi legitimasi formal UU saja.

Yang pasti rakyat dan pemilih Jombang masih cerdas dan punya hatinurani. ***

Penulis Peneliti, dan Founder MEP Institute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *