Sekjen PDIP Terancam Dipanggil Paksa Terkait Kasus Hukum Alfian Tanjung

SURABAYAONLINE.CO- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto terancam dipanggil paksa terkait kasus hukum yang menjerat Ust. Alfian Tanjung. Demikian Siaran pers yang dikirim Abdullah Al Katiri, SH (Koorditor Advokasi) Alfian Tanjung Kamis (1/2/2018).

Sekjen PDIP Hasto akan dipanggil paksa jika tidak hadir atau kembali mangkir pada sidang pekan depan. Pada sidang sebelumnya Rabu pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya menghadirkan 2 orang yaitu Hasto, selaku pelapor dan seorang ahli ITE. Namun yang hadir hanya ahli saja, sementara Hasto tidak hadir untuk kedua kalinya.

“Kami selaku kuasa kuasa hukum memprotes keras alasan tidak dapat hadirnya yang bersangkutan dengan alasan yang sama pada Rabu minggu lalu yaitu karena kesibukan tugas partai dan kami juga keberatan terhadap ahli yang hadir sebelum Hasto selaku saksi pelapor diperiksa.Dan hakim meminta JPU untuk menghadirkan Hasto minggu depan dan jika tidak hadir majelis hakim akan mengeluarkan surat untuk dijemput pakasa, “tulis Abdullah Al Katiri dalam siaran persnya.

Abdullah Al Katiri, menambahkan, pihaknya juga akan melaporkan tindak pidana Aditya dan semua pihak yang terkait dengan perbuatan Aditya.

“Kami akan laporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Aditya dan semua pihak yang terlait dengan perbuatan Aditya tersebut, “ujarnya.

Kata Abdullah Al Katiri, barang bukti yang digunakan untuk menjerat Alfian Tanjung didapat dari perbuatan melawan hukum.

“Barang bukti yang digunakan untuk melapor oleh Tanda Perdamaian, selaku kuasa hukum dari Hasto yang bertindak mewakili PDIP adalah hasil upload yang dilakukan oleh Muhamad Afditya Iman Fahkevi selaku redaktur dari Portal online Sebarr.com, yang mana sebelumnya Sebarr.com mengunduh dari Twiter Alfian dan kemudian meng upload kembali/ menyebarkan perkataan Alfian yabg diduga mengandung ujaran kebencian.

Aditya tidak menyadari bahwa perbuatannya dengan menyebarkan konten tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang juga dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE no 11 Tahun 2008. Apalagi perbuatan Aditya yang tidak minta ijin dari Alfian selaku pemilik Twiter tersebut, juga melanggar pasal 32 ayat 1 UU yang sama, “tandas Abdullah Al Katiri. (HM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *