IPK: Hentikan Pembangunan RTH Kota Kediri

 

SURABAYAONLINE.CO- Ratusan masa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Kediri (IPK) hari ini (19/01) , gelar unjuk rasa di depan Pemerintah Kota Kediri. Unjuk rasa ini ditujukan kepada walikota kediri Abu Bakar Abdulah , untuk segera menghentikan pembangunan Ruang Terbuka Hijau, yang saat ini pembangunannnya masih berlangsung. IPK menilai, dalam pembangunan RTH yang menelan anggaran hingga 8 miliar rupiah dari dana APBD , terindikasi sarat kepentingan yang berakibat merugikan keuangan negara.

Masa mengawali unjuk rasa dengan menaiki becak , mulai dari jalan Hayam Wuruk, menuju lokasi pembangunan RTH. Dengan membawa spanduk yang sudah disiapkan, beberapa pengunjuk rasa memasang spanduk yang bertuliskan “ BANGUNAN INI DISEGEL OLEH RAKYAT”. Kemudian, pengunjuk rasa melanjutkan perjalanannya menuju ke kantor Pemerintahan Kota Kediri.
Sesampainya di Pemkot Kediri kediri JL Basuki Rahmad No 15, pengunjuk rasa menyampaikan tuntuntannya agar Walikota kediri ataupun PLT Kepala Dinas PU , menunjukkan ijin pembangunan RTH tersebut, atau segera menghentikan pembangunannya.

Tomi Wibowo Koordintor aksi ini, dalam orasinya menyampaikan, pembangunan RTH harus segera dihentikan, Tomi menilai pembangunan RTH sarat Korupsi. Didalam papan proyek yang terpasang di area RTH Brantas, pengerjaan proyek ini seharusnya berakhir pada Desember 2017, namun hingga saat ini masih dikerjakan.

“ Kami minta pembangunan RTH ini segera dihentikan, karena kami menilai proyek yang menelan anggaran hingga 8 miyar ini , syarat kepentingan untuk mencari keuntungan pribadi. Kota kediri sudah mempunyai banyak taman, bahkan ada beberapa taman yang informasi dijadikan tempat mesum oleh muda-mudi.” Kata Tomi

Tomi juga menambahkan, dalam pembangunannya, RTH terindikasi belum mempunyai ijin. Saat diminta untuk menunjukkan ijin pembangunan untuk RTH tersebut, Pemerintah Kota Kediri justru menunjukkan ijin untuk pengambilan air di sungai Brantas. Tomi, menganggap Pemkot Kediri sudah mulai ngawur dalam penggunaan uang negara. “ yang kami minta itu ijin pembangunan untuk penggunaan loaksi RTH, dan ijin pembangunan RTH ini, malah kami diberikan ijin pengambilan air di sungai brantas, ini kan ngawur dan tidak nyambung sama sekali,” tambah Tomi kepada suarakita
“ dan saat kami tanya mengenai perijinan RTH, Sunyata yang saat ini jadi PLT Kepala Dinas PU, juga tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Intinya kami meminta, pembangunan RTH dibatalkan, dan seharusnya Pemkot Kediri, mendahulukan pembangunan jembatan brawijaya yang hingga saat ini, masih terbengkalai,” Pungkas Tomi. (*)

www.suarakita.net